Jakarta – Polemik terkait kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel menuai perhatian dari berbagai pihak. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui siapa tentara yang mengeluhkan keputusan tersebut. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers pada Rabu (12/3/2025).
Jenderal Maruli mengatakan bahwa dia mendengar kabar mengenai keberatan dari seorang anggota militer yang merasa lebih layak menerima kenaikan pangkat. Anggota militer tersebut berargumen bahwa mereka yang bertugas di Papua seharusnya diberi penghargaan lebih tinggi karena tugas di daerah rawan konflik tersebut. Dia menjelaskan bahwa penugasan di Papua tidaklah mudah dan sering kali berkaitan dengan pertempuran nyata.
“Papua itu, penugasan Papua yang betul betul bertempur mungkin enggak sampai lima persen, yang lain di Papua pinggiran itu, saya tahu persis,” ungkap Maruli, dalam pernyataannya. Pernyataan ini menunjukkan pemahaman mendalamnya tentang medan tugas yang dihadapi oleh anggota militer.
Jenderal Maruli menegaskan bahwa keputusan tentang kenaikan pangkat merupakan kewenangan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto. Namun, dia merasa perlu untuk menindaklanjuti keluhan tersebut agar tidak ada kesalahpahaman di antara anggota militer. “Jadi yang ribut-ribut kalau misalkan betul ada tentara yang komplain, kenapa ini duluan (naik pangkat), dia yang bertempur malah enggak naik-naik, saya ingin tahu orangnya siapa,” katanya menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam organisasi.
Dalam konteks ini, sangat penting untuk dicatat bahwa setiap keputusan yang diambil dalam militer, termasuk kenaikan pangkat, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu dan melalui proses evaluasi yang ketat. Namun, situasi yang melibatkan Teddy Indra Wijaya menciptakan kegelisahan di kalangan tentara yang merasa kontribusinya tidak mendapatkan perhatian yang sama.
Latar belakang dari kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya ke Letnan Kolonel juga menjadi sorotan publik, mengingat posisi beliau sebagai Sekretaris Kabinet yang lebih berfokus pada isu-isu sipil dan pemerintahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan relevansi penugasan dalam struktur militer.
Menyikapi polemik tersebut, Jenderal Maruli berharap agar para anggota militer dapat berbicara langsung jika merasa ada ketidakadilan dalam sistem promosi dan penghargaan. Dia menyerukan transparansi dan dialog terbuka agar semua pihak dapat memahami proses yang ada dan mengurangi potensi konflik di internal TNI.
Dalam situasi di mana loyalitas dan pengabdian sangat dihargai, penting bagi TNI sebagai institusi untuk memastikan bahwa semua anggotanya merasa dihargai dan diakui kontribusinya. Dengan membuka ruang untuk komunikasi dan klarifikasi, diharapkan akan tercipta keharmonisan di antara para prajurit dan kepemimpinan.
Peristiwa ini menjadi momentum bagi TNI untuk merenungkan sistem penghargaan dan kenaikan pangkat yang ada, sekaligus menegaskan kembali komitmen mereka terhadap keadilan dan integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengakuan terhadap tugas dan prestasi anggota, diharapkan dapat mencegah terjadinya ketidakpuasan dan polemik serupa di masa yang akan datang.
Ketika pro dan kontra muncul mengenai kebijakan pangkat dalam militer, adalah vital untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memperkuat kepemimpinan dan kinerja TNI di mata publik dan para anggotanya.
