Sederet Janji Menarik Presiden Prabowo di Hari Buruh 2025

Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah baru dalam peringatan Hari Buruh 2025. Ia menjadi presiden pertama dalam 60 tahun terakhir yang hadir langsung di tengah ribuan buruh saat perayaan May Day di Monas, Jakarta, pada Kamis, 1 Mei 2025. Kehadiran Prabowo tidak hanya sebatas simbolik, tetapi juga diiringi dengan pernyataan dan janji yang menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan buruh di Indonesia.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan tekad pemerintahannya untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. “Pemerintah yang saya pimpin akan berjuang menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia,” ujarnya dengan semangat. Janji ini mendapat sambutan antusias dari para buruh yang hadir, terutama di tengah keinginan masyarakat akan akses tindakan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan.

Selanjutnya, Prabowo mengungkapkan dukungan penuh terhadap pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, yang selama ini merugikan masyarakat. “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja udah korupsi enggak mau kembalikan aset,” tegasnya, yang disambut meriah oleh hadirin.

Menanggapi masalah yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, Prabowo mengumumkan pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Menurutnya, PHK harus dilakukan secara adil dan sesuai tekanan hukum yang berlaku. “Kita tidak akan membiarkan rakyat kita di-PHK seenaknya,” tambahnya.

Dalam sebuah langkah strategis, Presiden Prabowo juga merencanakan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lembaga ini akan terdiri dari perwakilan buruh dari berbagai wilayah dan berfungsi untuk mengkaji serta memberikan rekomendasi mengenai kebijakan ketenagakerjaan. “Saya ingin memberi hadiah kepada kalian para buruh. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” jelasnya.

Menanggapi aspirasi buruh untuk menghapus sistem outsourcing, Prabowo menyatakan bahwa proposal tersebut akan dikaji melalui Dewan Kesejahteraan Buruh. Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak buruh dan stabilitas ekonomi. “Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, kalian tidak bisa bekerja,” kata Prabowo.

Tak kalah penting, Prabowo juga berjanji untuk mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah lama tertunda. Ia menargetkan pembahasan dapat dimulai minggu depan dan selesai dalam waktu maksimal tiga bulan. Ini merupakan langkah konkret untuk memberi perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga yang kerap kurang diperhatikan.

Selain itu, perhatian kepada pekerja di sektor kelautan dan perikanan juga disampaikan. Prabowo berkomitmen merancang undang-undang khusus untuk menjamin hak-hak pekerja di sektor tersebut agar kondisi kerja lebih manusiawi.

Dalam usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dan pengusaha, Prabowo mengumumkan rencana pertemuan antara perwakilan buruh dan pimpinan perusahaan. “Kita akan duduk bersama,” tambahnya, menggarisbawahi pentingnya dialog terbuka untuk mencari solusi atas masalah ketenagakerjaan.

Sebagai bentuk penghormatan, Prabowo juga menyatakan dukungan atas usulan pengangkatan Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada tahun 1993, sebagai Pahlawan Nasional. Ia menganggap perjuangan Marsinah layak mendapat pengakuan resmi dari negara.

Pidato dan kehadiran langsung Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh 2025 mencerminkan komitmennya untuk memperjuangkan nasib kaum buruh di Indonesia. Dengan sederet janji dan langkah konkret yang diutarakan, Presiden Prabowo berupaya menegaskan bahwa suara buruh tidak diabaikan. Perayaan tahun ini menjadi momentum baru dalam hubungan antara pemerintah dan pekerja, menandakan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi kesejahteraan buruh di Indonesia.