Kemenlu Ungkap Kasus TPPO: 19 PMI Terjebak Jadi PSK di Dubai

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia baru-baru ini mengungkapkan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan 19 Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan yang dijebak dan dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) di Dubai, Uni Emirat Arab. Kasus ini menyoroti maraknya modus operandi yang digunakan oleh sindikat kejahatan untuk mengeksploitasi pekerja migran, terutama perempuan.

Direktur Pelindungan Warganegara Indonesia (PWNI) Kemenlu, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa kemlu dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Dubai telah melakukan pemantauan intensif terhadap fenomena TPPO yang menyasar PMI. Pada keterangan tertulisnya yang dirilis Selasa, 15 April 2025, Judha menekankan pentingnya perhatian serius terhadap masalah ini, mengingat banyak PMI yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Berdasarkan data dari KJRI Dubai, selama periode Januari hingga Maret 2025, tercatat 19 kasus PMI yang dieksploitasi sebagai PSK. Dari jumlah tersebut, hanya tujuh perempuan yang berhasil dipulangkan ke tanah air, sedangkan 12 lainnya saat ini masih berada di Dubai dan ditampung di shelter KJRI sambil menunggu proses hukum yang sedang berlangsung.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku sangat mengecoh. PMI yang sebelumnya telah bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) diiming-imingi gaji yang tinggi untuk pindah pekerjaan. Namun, begitu para perempuan ini tertarik dengan tawaran tersebut, mereka justru dibawa ke mucikari dan dipaksa untuk bekerja di tempat prostitusi. Judha menjelaskan bahwa hal ini merupakan bentuk penipuan yang serius dan menjadi ancaman bagi banyak PMI, yang kerap menghadapi kekurangan informasi dan perlindungan.

Kemlu melalui KJRI Dubai terus berupaya memastikan bahwa setiap laporan kasus TPPO ditindaklanjuti dengan serius. Mereka berkolaborasi dengan aparat hukum setempat untuk menangani kasus ini dan memproses hukum para pelaku. Penanganan kasus ini tidak hanya fokus pada pemulangan korban, tetapi juga penegakan hukum terhadap sindikat yang bertanggung jawab.

Kewaspadaan terhadap modus TPPO ini harus terus ditingkatkan, baik oleh PMI yang ingin bekerja di luar negeri maupun oleh masyarakat. Banyak kasus TPPO yang masih terjadi akibat kurangnya informasi mengenai hak-hak pekerja migran dan jaringan perlindungan yang tersedia. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai mekanisme perekrutan serta risiko yang mungkin dihadapi perlu diperkuat.

Kemenlu menghimbau kepada seluruh calon PMI dan keluarganya agar selalu berhati-hati dan memilih lembaga penyalur yang resmi dan terverifikasi. Mereka juga diingatkan untuk tidak mudah terpikat oleh tawaran gaji tinggi yang sering kali menjadi jebakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di tengah meningkatnya kasus TPPO, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang bekerja di luar negeri semakin vital. Upaya pencegahan harus terus dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, untuk memberikan dukungan dan advokasi kepada PMI.

Saat ini, perhatian kepada nasib PMI yang dihadapkan pada situasi berbahaya akan terus menjadi prioritas bagi Kemenlu. Dalam upaya memerangi TPPO dan melindungi PMI, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ke depannya, diharapkan tidak ada lagi cerita sedih mengenai PMI yang terjebak dalam praktek yang merugikan seperti TPPO dan eksploitasi seksual.