Proyek Sabuk dan Jalan China Picu Kerusuhan: Penolakan di RI

Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China telah menjadi sorotan di Indonesia setelah memicu kerusuhan signifikan di beberapa kawasan industri. Proyek ambisius yang dicanangkan oleh pemerintah China ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan global namun menghadapi penolakan keras, khususnya dari kalangan pekerja lokal. Aksi protes yang melibatkan pemogokan massal telah merebak di beberapa lokasi, termasuk Kawasan Industri Morowali Indonesia (IMIP), yang berafiliasi dengan BRI.

Kekacauan yang terjadi di IMIP pada 2 Maret menjadi contoh nyata dari ketegangan yang menyertai proyek China ini. Para pekerja melancarkan protes yang berujung pada kebakaran bus-bus umum dan aksi perusakan lainnya. Gambar-gambar yang merekam kerusuhan tersebut menggambarkan suasana tegang, dengan asap tebal menyelimuti kawasan industri akibat kemarahan para pekerja.

Salah satu isu utama yang memicu kerusuhan ini adalah masalah hak-hak pekerja. Banyak pekerja, khususnya yang berasal dari perusahaan outsourcing China, terpaksa bekerja dalam kondisi yang dituding sangat tidak manusiawi, termasuk bekerja tanpa hari libur selama enam bulan berturut-turut. Kondisi kerja yang buruk serta rendahnya upah menjadi sumber ketidakpuasan yang kian meningkat.

Proyek ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan China, seperti Dingxin Group dan Tsingshan, yang berfokus pada penambangan nikel, peleburan, dan pengiriman. Meskipun diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, banyak pekerja tetap merasa diabaikan, sehingga memicu demonstrasi besar-besaran. Insiden ini terjadi hanya dua bulan setelah protes serupa diadakan pada Februari, yang menuntut hak-hak buruh.

BRI diluncurkan oleh Partai Komunis China (PKC) pada 2013 dengan visi untuk menciptakan jaringan infrastruktur global. Namun, setelah lebih dari satu dekade, berbagai masalah kini muncul, termasuk kerusakan lingkungan, utang yang membengkak, dan korupsi yang terjadi di negara-negara yang terlibat. Jaringan Advokasi Hak Pertambangan Indonesia dan laporan lainnya mencatat bahwa setidaknya 22 pekerja, baik Indonesia maupun China, telah kehilangan nyawa di lokasi tambang nikel di Sulawesi Tengah sejak 2019. Hal ini semakin menegaskan pentingnya mempertimbangkan hak-hak dan keselamatan pekerja dalam proyek-proyek besar semacam ini.

Dampak negatif dari BRI juga terlihat di media sosial, di mana banyak pengguna mengungkapkan ketidakpuasan terhadap eksploitasi dan kebijakan perusahaan. Laporan mengenai penundaan upah dan kondisi kerja yang buruk semakin banyak muncul, memperburuk situasi yang sudah tegang bagi para pekerja. Tak hanya itu, dampak lingkungan dari proyek inaparis BRI juga menjadi perhatian utama, karena infrastruktur berskala besar seringkali mengganggu ekosistem serta mendatangkan risiko bagi masyarakat lokal.

Dugaan jebakan utang menjadi masalah lain yang serius bagi negara-negara peserta. Proyek yang bernilai triliunan ini terkadang membuat negara-negara yang terlibat berjuang untuk membayar kembali utang yang diakibatkan oleh investasi besar yang tidak selalu menghasilkan keuntungan sesuai harapan. Keberlanjutan proyek BRI di masa depan akan tergantung pada bagaimana masalah-masalah ini ditangani dengan serius oleh semua pihak terkait.

Dari segi klien, BRI awalnya dipandang sebagai harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan peningkatan konektivitas. Namun, dengan kondisi yang semakin rumit, munculnya kritik dan penolakan dari masyarakat, terutama pekerja, menambah bobot tantangan yang harus dihadapi oleh proyek ini ke depan. Dalam konteks ini, pengawasan dan penanganan masalah hak-hak pekerja serta dampak lingkungan menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap inisiatif ini.