Krisis Anggaran: WFP Pangkas Bantuan Pangan 1 Juta Warga Myanmar

Program Pangan Dunia PBB (WFP) mengumumkan bahwa mulai April 2024, mereka akan memangkas bantuan pangan bagi lebih dari satu juta warga Myanmar akibat krisis anggaran yang serius. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakstabilan akibat perang saudara yang berkepanjangan sejak kudeta militer pada 2021.

Saat ini, lebih dari 15 juta orang dari total populasi 51 juta jiwa di Myanmar diperkirakan tidak memiliki akses yang cukup terhadap makanan. Pemotongan bantuan pangan ini menjadikan situasi semakin kritis bagi mereka yang tergantung pada dukungan luar untuk kelangsungan hidup mereka. WFP menegaskan, meskipun terbatasnya dana, mereka akan tetap berkomitmen untuk mendukung rakyat Myanmar, dengan memberikan bantuan pangan kepada sekitar 35.000 orang yang paling rentan, termasuk anak-anak balita, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.

Menurut Michael Dunford, Direktur Negara WFP di Myanmar, pengurangan pendanaan ini akan sangat berdampak pada populasi yang paling rentan. “Masyarakat yang banyak di antaranya sepenuhnya bergantung pada dukungan WFP untuk kelangsungan hidup mereka, akan menghadapi kesulitan yang lebih besar,” ungkapnya.

Situasi ini diperparah oleh terus meluasnya konflik dan pengungsian massal, serta akses yang terbatas terhadap bantuan kemanusiaan di banyak wilayah. Dengan kondisi yang semakin sulit, WFP meminta dukungan dari mitra internasional. “Kami mengimbau semua mitra untuk segera menyediakan pendanaan tambahan guna memenuhi kebutuhan bantuan pangan di Myanmar,” lanjut Dunford. WFP memperkirakan bahwa mereka membutuhkan dana tambahan sebesar US$ 60 juta untuk tetap dapat memberikan bantuan pangan yang dibutuhkan rakyat Myanmar sepanjang tahun ini.

Sumber utama pendanaan bagi WFP berasal dari sumbangan negara-negara donor, termasuk Amerika Serikat, yang sebelumnya menyumbang US$ 4,4 miliar dari total anggaran WFP sebesar US$ 9,7 miliar untuk tahun 2024. Namun, pemotongan dana dari pemerintah AS, yang diperintahkan oleh mantan Presiden Donald Trump, telah memperburuk krisis pendanaan yang sedang berlangsung.

Krisis anggaran yang dialami oleh WFP juga sejalan dengan laporan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengenai defisit anggaran PBB yang mencapai lebih dari US$ 2,8 miliar, termasuk utang US$ 1,5 miliar dari AS. Keterlambatan pembayaran utang oleh AS dan puluhan negara anggota lainnya berkontribusi pada krisis keuangan yang lebih luas di PBB.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, pemotongan bantuan pangan ini menyoroti pentingnya peran serta masyarakat internasional dalam memberikan dukungan bagi Myanmar. Dalam konteks ini, WFP dan berbagai organisasi humanitarian lainnya berjuang untuk menarik perhatian dunia agar tidak melupakan rakyat Myanmar yang saat ini sangat membutuhkan bantuan.

Sementara pemerintah militer Myanmar belum memberikan respons resmi terhadap pengumuman ini, situasi di lapangan terus menunjukkan tanda-tanda keputusasaan di tengah meningkatnya kekerasan dan hilangnya akses terhadap kebutuhan dasar. Seluruh dunia diharapkan lebih peduli dan responsif terhadap krisis yang sedang berlangsung ini, agar rakyat Myanmar dapat menerima bantuan yang sangat dibutuhkan.