Gempar! Menteri Inggris Mundur Usai Protes Pemangkasan Anggaran

Seorang menteri di Inggris, Anneliese Dodds, telah mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Menteri Pembangunan Internasional pada hari Jumat, 28 Februari 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan anggaran kementerian yang dilakukan oleh Perdana Menteri Keir Starmer. Dalam pengumuman kebijakan terbaru, Starmer mengungkapkan rencana untuk mengurangi anggaran bantuan luar negeri dari 0,5% menjadi 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mulai tahun 2027. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan belanja pertahanan Inggris.

Perdana Menteri Starmer, meskipun menyadari bahwa pemotongan ini kontroversial, menegaskan bahwa Inggris akan terus berkomitmen dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang membutuhkan seperti Sudan, Ukraina, dan Jalur Gaza. “Keputusan untuk memangkas bantuan pembangunan resmi (ODA) bukanlah pilihan yang mudah dan saya tidak menganggapnya enteng,” ujar Starmer dalam pernyataannya.

Namun, Dodds menilai bahwa pemotongan anggaran tersebut dapat mengakibatkan dampak signifikan terhadap peran Inggris dalam upaya kemanusiaan global. Ia mengingatkan bahwa dengan kebijakan ini, Inggris mungkin dapat menarik diri dari program bantuan yang selama ini dilaksanakan di Afrika, Karibia, dan Balkan. Ini berpotensi menciptakan kekosongan yang akan dimanfaatkan negara lain, terutama Rusia, yang berupaya memperluas pengaruhnya di wilayah-wilayah tersebut.

“Langkah ini tidak hanya akan melemahkan bidikan Inggris terhadap keadilan internasional tetapi juga dapat mendorong negara lain untuk meragukan komitmen Inggris dalam organisasi multilateral, seperti G-7 dan G-20. Jika dibandingkan, ini mirip dengan kebijakan yang pernah diterapkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump, yang memangkas dana untuk USAID,” kata Dodds.

Meskipun Dodds menunda pengunduran dirinya hingga Starmer menyelesaikan pertemuannya dengan Donald Trump, secara umum langkah ini menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Dalam surat pengunduran dirinya, Dodds mengungkapkan harapan untuk kembalinya perhatian pada isu-isu kemanusiaan yang tidak terduga dan berpengaruh besar.

Perdana Menteri Starmer merespons dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dedikasi Dodds selama menjabat, serta membuka pintu untuk kemungkinan kembalinya Dodds ke kabinet di masa depan. Namun, ia tetap berpegang pada keputusan pemangkasan anggaran tersebut dan menegaskan, “Perlindungan keamanan nasional adalah tanggung jawab utama setiap pemerintahan.”

Keputusan tersebut telah menimbulkan perdebatan yang luas di Inggris, di mana banyak aktivis kemanusiaan dan anggota parlemen berpandangan bahwa diplomasi harus berbasis pada bantuan luar negeri untuk memastikan perbaikan kondisi global. Kritikus mencemaskan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap citra dan posisi Inggris di panggung dunia.

Mike Smith, seorang pengamat politik yang aktif di organisasi kemanusiaan, mengatakan bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan Inggris kehilangan posisi tawar dalam berbagai forum internasional. “Dengan semakin mengabaikan komitmen bantuan luar negeri, Inggris berisiko terpinggirkan dalam arena global,” tambahnya.

Sementara itu, partido oposisi serta organisasi non-pemerintah mulai bersiap melakukan serangkaian kampanye untuk menolak keputusan pemangkasan anggaran tersebut. Kampanye tersebut rencananya akan menghadirkan serangkaian analisis dan data yang menunjukkan bahwa bantuan internasional tidak hanya menguntungkan negara penerima, tetapi juga membawa manfaat bagi Inggris dalam hal reputasi dan pengaruh global.

Keputusan ini tentunya memunculkan perhatian dan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan luar negeri Inggris di masa depan, terutama di tengah meningkatnya tantangan global baik dalam aspek keamanan maupun kemanusiaan.