Danantara Diminta Biayai Program Koperasi Merah Putih: Pintu Masuk Industri Pedesaan

Pakar Ekonomi, Tito Sulistio, menyoroti inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam mendirikan Koperasi Merah Putih. Dalam pandangannya, program ini memerlukan pembiayaan yang signifikan untuk menggerakkan roda ekonomi nasional berbasis lembaga koperasi. “Danantara harus bisa mengonsolidasi dan mengelola aset negara untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui koperasi desa Merah Putih,” ujarnya kepada wartawan.

Program Koperasi Merah Putih dinilai sebagai pintu masuk menuju industrialisasi pedesaan. Tito mencatat, dalam kerangka ekonomi Pancasila, terdapat rencana pembentukan sekitar 80 ribu koperasi desa yang berfokus pada pengembangan industri lokal. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan.

Turino Yulianto, Tokoh Koperasi Pemuda, menambahkan bahwa koperasi Merah Putih berpotensi memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan. Transformasi ekonomi diperlukan untuk mengalihkan kekuasaan ekonomi dari oligarki kepada rakyat. “Koperasi Merah Putih menjadi sarana distribusi kesejahteraan yang efektif. Di negara maju, banyak koperasi sukses mengelola berbagai sektor,” ungkap Turino.

Melalui program ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat terhubung dengan jaringan global. Koperasi Merah Putih, berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berpotensi mendapat pengakuan internasional, sehingga memungkinkan kolaborasi dengan bisnis global.

Rencana peluncuran Koperasi Desa Merah Putih dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyatakan akan dibentuk 70 ribu koperasi pada tahun ini melalui tiga pendekatan: membangun koperasi baru, merevitalisasi yang ada, dan mengembangkan yang sudah beroperasi. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

Mengenai sumber pendanaan awal koperasi, Budi Arie menjelaskan bahwa akan digunakan beberapa alternatif, seperti dana desa, APBN, APBD, serta pinjaman dari bank-bank Himbara. Pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk mendukung pendirian koperasi di setiap desa, memastikan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menambahkan bahwa Kemenkop akan memberikan modul pelatihan serta mendukung penyusunan pengurus koperasi. Pelatihan ini akan mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk pengelolaan koperasi yang efektif dan berkelanjutan.

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat membuka berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, gerai obat murah, hingga klinik desa. Selain itu, koperasi juga akan berperan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjadi penyalur bahan baku.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan ekonomi pedesaan dapat diperkuat, dan program pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan penyerapan hasil produksi lokal dapat tercapai. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi langkah strategis untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.