Pemerintah Australia baru-baru ini mengumumkan bahwa YouTube akan dikecualikan dari undang-undang baru yang melarang akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada CEO YouTube, Neal Mohan, Menteri Komunikasi Australia, Michelle Rowland, menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan pengecualian tersebut. Pemberian jaminan ini terungkap dari dokumen internal yang diperoleh melalui hukum kebebasan informasi dan dibahas sebelum proses konsultasi publik resmi dimulai.
Surat bertanggal 9 Desember 2024 itu menyatakan bahwa kebijakan pengecualian ini akan berlaku dengan syarat partai yang berkuasa dalam pemilu mendatang, yang dijadwalkan pada 3 Mei 2025. Langkah ini membuka peluang bagi YouTube untuk terus beroperasi tanpa batasan yang sama dengan platform media sosial lainnya, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram yang kini harus menghadapi aturan ketat itu.
Undang-undang baru ini memang menyasar perusahaan media sosial besar untuk menghentikan akses anak-anak di bawah usia 16 tahun. Peraturan ini memperingatkan bahwa para pelanggar dapat dikenakan denda hingga USD 32 juta. Namun, kebijakan yang memberikan pengecualian kepada YouTube memicu reaksi keras dari para pesaingnya. TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance Ltd., menyebut pengecualian tersebut sebagai "kesepakatan tidak logis, anti-persaingan, dan picik."
Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Rowland menyatakan bahwa pengecualian ini adalah keputusan yang mencerminkan harapan masyarakat Australia. Dia menyebut bahwa jika sentimen masyarakat berubah di masa depan, undang-undang tersebut akan diperbarui agar tetap relevan. Meskipun demikian, keputusan ini tetap disoroti oleh pesaing lain yang merasa bahwa langkah ini menciptakan ketidakadilan di pasar.
Beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait dengan keputusan ini adalah sebagai berikut:
-
Pengecualian Menciptakan Ketidakadilan: Banyak perusahaan media sosial, termasuk Meta Platforms Inc. dan Snap Inc., merasa bahwa hukum ini tidak seimbang. Pengecualian tersebut terlihat melebih-lebihkan manfaat YouTube dibandingkan dengan platform lainnya.
-
Prinsip Kesehatan dan Pendidikan: Dalam pernyataannya, juru bicara pemerintah menyebutkan bahwa pengecualian ini didasari oleh manfaat kesehatan dan pendidikan yang diberikan oleh YouTube kepada anak-anak. Namun, argumentasi ini dihadapi skeptisisme dari pesaing yang mempertanyakan kebenaran fundamentalnya.
-
Kompetisi Pasar yang Tidak Seimbang: TikTok berargumen bahwa dengan memperbolehkan YouTube tetap beroperasi secara normal, pemerintah Australia sedang menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat, seolah membolehkan satu perusahaan dominan menikmati keuntungan di pasar.
- Potensi Perubahan di Masa Depan: Pihak pemerintah mengisyaratkan bahwa mereka terbuka terhadap perubahan lebih lanjut jika sentimen masyarakat menunjukkan ketidakpuasan terhadap peraturan yang ada.
Keputusan untuk mengecualikan YouTube dari batasan usia ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengatur platform media sosial yang berkembang pesat. Sementara mereka berusaha melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai, kebijakan yang diterapkan harus adil dan seimbang untuk semua pemangku kepentingan di dalam industri.
Australia, dengan langkah ini, sepertinya mengambil jalan yang lebih bersahabat dengan YouTube, walaupun langkah tersebut mempertaruhkan kritik dari pesaing yang merasa dirugikan. Dengan dunia yang semakin terhubung melalui platform digital, bagaimana pemerintah dapat memastikan kebijakan yang dibuat tidak hanya efektif tapi juga adil menjadi perhatian yang semakin mendesak.