Tekanan Fiskal Jadi Pemicu Penundaan Pemindahan ASN ke IKN

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penundaan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akibat tekanan fiskal yang dihadapi Indonesia. Menurut Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, pemerintah harus lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk kebutuhan yang tingkat urgensinya lebih tinggi.

Dalam laporan terbaru, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tiga bulan pertama tahun 2025 menunjukkan defisit sebesar Rp104,2 triliun, atau 0,43% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini setara dengan 16,9% dari target defisit APBN 2025 yang mencapai Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Menurut Achmad, kondisi fiskal yang tidak optimal ini memaksa Pemerintah untuk menunda pengeluaran besar-besaran di sektor yang belum mendesak seperti pembangunan IKN.

Achmad menekankan bahwa alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk program-program vital, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan daerah. Tekanan dari faktor eksternal, termasuk ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga komoditas, turut memperburuk kondisi fiskal nasional. Dia menambahkan bahwa melanjutkan pemindahan ASN dan pembangunan proyek IKN selama periode 2025-2029 dapat menyebabkan pengeluaran negara menjadi tidak pro-rakyat.

“Kondisi fiskal Indonesia saat ini tidak dalam posisi yang optimal untuk melanjutkan belanja besar-besaran di sektor yang belum mendesak seperti pembangunan IKN,” ungkap Achmad dalam sebuah wawancara dengan Media Indonesia pada Selasa (22/4).

Keputusan ini juga berkaitan dengan kebijakan prioritas yang diusung pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo. Direktur Kebijakan Publik di pusat penelitian ekonomi dan hukum, Media Wahyu Askar, mengungkapkan bahwa sejak dilantik, Prabowo lebih fokus pada program-program seperti penyediaan makan bergizi gratis, pembentukan Danantara, dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Ketiga program tersebut, menurut Askar, memerlukan energi dan anggaran negara dalam skala yang signifikan, yang pada gilirannya menghambat alokasi dana untuk proyek IKN. Selain itu, kondisi investasi di IKN dinilai tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana banyak investor lokal lebih memilih untuk mendanai proyek-proyek strategis lainnya.

“Presiden Prabowo tampaknya mengambil sikap menahan diri terhadap proyek IKN. Ini adalah langkah yang realistis mengingat prioritas yang ada,” tegas Askar.

Dari perspektif fiskal, tantangan dan kebijakan saat ini membuat anggaran untuk pembangunan IKN menjadi kurang relevan dalam konteks kebutuhan rakyat yang lebih mendesak. Meskipun IKN diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan dan inovasi, tetap perlu diingat bahwa amanat konstitusi menekankan bahwa APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Keputusan untuk menunda pemindahan ASN menunjukkan kesadaran pemerintah atas kondisi ekonomi yang tidak menentu. Penundaan ini berpotensi memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk lebih fokus pada upaya pemulihan suatu kondisi sosial ekonomi yang lebih mendasar, terutama menjelang tahun politik 2024, di mana publik akan menilai kinerja pemerintahan. Salah satu tantangan ke depan adalah menemukan keseimbangan antara proyek ambisius dan kebutuhan rakyat, terutama dalam mengelola sumber daya yang terbatas.

Dengan adanya penundaaan ini, diharapkan pemerintah dapat menggunakan waktu untuk merumuskan strategi yang lebih baik dan mempersiapkan IKN sebagai kawasan yang berfungsi optimal ketika kondisi ekonomi membaik. Penyesuaian ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.