Sinergi Kementerian: Solusi Cegah Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok

Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan dampak serius bagi industri dan masyarakat. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menjelaskan, “Kalau terjadi kemacetan, yang dikorbankan bukan hanya waktu tapi juga kapasitas angkut.” Kenaikan biaya logistik yang berdampak pada harga produk membuat situasi ini semakin mendesak untuk segera diatasi.

Kemacetan di Tanjung Priok dipicu oleh kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu yang diterapkan selama libur Lebaran 2025. Kebijakan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas pengiriman barang, tetapi juga menyulitkan industri pelayaran internasional, khususnya untuk pengiriman barang menuju Singapura. Menurut Bambang, kembali aktifnya pabrik dan angkutan setelah masa libur membuat jumlah kontainer yang dikirim meningkat signifikan, mencapai 4.300 TEUs, yaitu dua kali lipat dari hari biasa.

Selain itu, pabrik-pabrik di Jakarta periode ini mengirimkan barang ke tujuan yang lebih luas, termasuk Sumatera dan wilayah lainnya. Kejadian ini tidak diantisipasi oleh regulator, yang seharusnya memperhatikan berbagai faktor, termasuk berakhirnya kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang menyebabkan peningkatan volume kendaraan di jalur Tanjung Priok dan jalur tol di Jawa Tengah.

Bambang Haryo menegaskan pentingnya pengaturan lalu lintas yang lebih baik, mengingat situasi ini akan mempengaruhi kinerja logistik Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-63 dari negara-negara ASEAN dengan indeks 3,0 pada laporan tahun 2023. Ia mengatakan, “Pihak regulator seharusnya bisa mengatur lintas kendaraan ini berdasarkan waktu dan muatan, bukan hanya jumlah,” untuk meminimalisir kemacetan di kemudian hari.

Sinergi antara kementerian juga menjadi fokus pembicaraan Bambang Haryo. Ia mendorong Kementerian Perhubungan dan Polri untuk bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta lembaga publikasi seperti Antara, RRI, dan TVRI. Melalui kolaborasi ini, diharapkan informasi terkini dan alternatif jalur dapat disampaikan kepada publik dengan lebih efektif.

“Pengaturan lintas ini harus masif diinformasikan kepada publik. Sehingga, walaupun liburan panjang, tidak bakal terjadi penumpukan di satu lintas,” jelas Bambang. Ke depannya, pelaksanaan pembatasan yang berpotensi menimbulkan lonjakan pada akhir masa liburan juga perlu diperhatikan agar tidak terulang.

Sebagai solusi jangka panjang, Bambang mengusulkan agar pertumbuhan Pelabuhan Tanjung Priok diproyeksikan lebih baik dengan membangun akses jalan khusus angkutan barang. Dia menekankan, “Pihak regulator harus bisa memproyeksikan pertumbuhan Tanjung Priok dan mulai merencanakan membangun akses jalan khusus angkutan barang.” Dengan memisahkan kendaraan pribadi, kendaraan publik massal, dan angkutan barang, diharapkan arus logistik dapat berjalan lebih lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kejadian kemacetan yang berulang dapat memperburuk kondisi logistik Indonesia, yang jelas berimplikasi pada daya saing nasional. Tidak hanya mengganggu aktivitas industri, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kelancaran distribusi komoditas. Upaya untuk menciptakan sinergi antar kementerian, serta pembangunan infrastruktur yang sesuai, harus menjadi prioritas agar kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut ke depan.