Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas membela kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol). Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan, menegaskan bahwa keputusan Mabes TNI untuk mengangkat Teddy sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam organisasi militer.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada Minggu (9/3/2025), Wiryawan menjelaskan bahwa proses kenaikan pangkat tersebut dilakukan berdasarkan prestasi dan rekam jejak pengabdian Teddy selama bertugas di TNI. “Kenaikan pangkat tersebut sudah sesuai mekanisme dan prosedur di lingkungan TNI, yang berbasis pada prestasi dan rekam jejak pengabdian. Proses kenaikan ini mengikuti sistem meritokrasi yang ketat, tidak ada intervensi politik atau nepotisme,” tegas Wiryawan, yang dikutip dari Antara.
Teddy Indra Wijaya, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinilai memiliki kinerja yang baik sebagai prajurit profesional. PSI menjelaskan, kenaikan pangkat ini merupakan bentuk apresiasi institusi terhadap dedikasi dan kontribusi Teddy kepada bangsa. “Letkol Teddy memiliki rekam jejak yang baik dalam bertugas sebagai prajurit profesional. Kenaikan pangkat ini mencerminkan kepercayaan institusi terhadap kinerja dan dedikasi Letkol Teddy,” lanjut Wiryawan.
Sebagai bentuk dukungan, PSI mengajak semua pihak untuk mengabaikan isu-isu negatif yang tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta. “Mari kita fokus pada bagaimana Letkol Teddy dan para prajurit lain dapat terus berkontribusi bagi bangsa daripada memperdebatkan sesuatu yang sudah sesuai prosedur. Kita harus mendukung profesionalisme TNI yang kuat dan solid demi keamanan nasional,” ungkap Wiryawan.
Pernyataan ini mengemuka di tengah berbagai spekulasi dan tuduhan yang menyebar di masyarakat terkait keputusan kenaikan pangkat yang dianggap melibatkan unsur politik. Namun, PSI berpendapat bahwa setiap prajurit yang memenuhi syarat berhak mendapatkan kenaikan pangkat sebagai pengakuan atas dedikasi mereka.
Ketika berbicara mengenai meritokrasi dalam institusi militer, Wiryawan menekankan pentingnya prinsip penghargaan berdasarkan kinerja yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa setiap peningkatan pangkat yang terjadi dalam lingkungan TNI tidak hanya bersifat formalitas, melainkan juga mencerminkan kualitas dan komitmen individu tersebut dalam menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, pemahaman tentang mekanisme kenaikan pangkat di TNI diperlukan agar masyarakat memiliki perspektif yang lebih luas mengenai proses internal yang terjadi. Kenaikan pangkat di TNI, seperti yang dijelaskan, tidak sembarangan. Ada evaluasi mendetail yang mencakup pengalaman, prestasi, serta kontribusi individu tersebut terhadap institusi dan negara.
Dalam hal ini, PSI menegaskan bahwa isu-isu negatif yang beredar seharusnya tidak mempengaruhi citra profesi prajurit dan integritas institusi militer yang selama ini telah berusaha menjaga keamanan negara. Melalui pandangan yang disampaikan, PSI berharap agar masyarakat lebih mengedepankan dukungan terhadap profesionalisme di TNI dan menghargai pengabdian yang telah dilakukan oleh para prajurit.
Sebagai penutup, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis namun objektif dalam menilai kondisi terkini di sektor pemerintahan dan institusi militer. Keputusan yang diambil oleh TNI, termasuk dalam hal kenaikan pangkat, diharapkan merupakan langkah yang mendukung stabilitas dan keamanan nasional serta penguatan institusi demi kepentingan bersama.