Pemprov Kalsel Dorong Harmonisasi Hubungan Industrial Demi Kesejahteraan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin menegaskan komitmennya dalam mendorong harmonisasi hubungan industrial yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, pada peringatan Hari Buruh Sedunia atau Mayday 2025, yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalsel, Banjarmasin, pada Kamis (1/5).

Dalam sambutannya, Hasnuryadi menekankan pentingnya kolaborasi antara ketiga pihak. “Pemprov terus mendorong terciptanya harmonisasi hubungan industrial. Semua saling ketergantungan karena tanpa pekerja, dunia usaha akan terganggu, dan tanpa pengusaha, para pekerja tidak memiliki tempat untuk bekerja,” ungkapnya. Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Harmonisasi hubungan industrial di Kalsel diantisipasi akan membawa dampak positif dalam perkembangan ekonomi. Buruh sebagai penggerak ekonomi memiliki peran yang krusial dalam pembangunan daerah. “Pemprov Kalsel akan selalu mendukung perjuangan para buruh terutama dalam pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” tambahnya.

Acara peringatan Hari Buruh ini tidak hanya berupa pidato, tetapi juga diwarnai dengan sejumlah kegiatan sosial dan budaya. Ribuan buruh turut hadir dalam perayaan ini, yang diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan donor darah dan pasar murah. Kegiatan pasar murah ini diikuti oleh 48 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk membantu penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi para pekerja.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sadin Sasau, turut memberikan pandangannya dalam perayaan tersebut. Ia menyatakan harapannya agar peringatan Mayday ini dapat meningkatkan semangat kerja wajib bagi semua buruh. “Kami mengajak pemerintah daerah dan pihak swasta untuk bersinergi dalam mensejahterakan masyarakat di Kalsel,” ujarnya. Harapan ini menunjukkan betapa pentingnya dialog dan kerjasama antar pihak untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Dalam diskusi yang lebih luas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnaker) Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, menjelaskan bahwa di hari peringatan ini, upaya untuk mensejahterakan buruh tak hanya melalui pidato, tetapi juga tindakan nyata melalui pasar murah. “Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan pokok bagi kaum pekerja di Kalsel,” jelas Irfan.

Harmonisasi hubungan industrial bukan hanya sekadar jargon, tetapi merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. Dalam konteks Kalsel, keberhasilan program ini bisa berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran serta meningkatkan produktivitas sektor industri. Data terbaru menunjukkan bahwa sektor industri di Kalsel mengalami pertumbuhan stabil yang turut didorong oleh kesepakatan tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Dalam rangka mendukung pencapaian ini, berbagai forum dialog antara pemangku kepentingan diharapkan dapat terus diadakan secara reguler. Melalui dialog yang konstruktif, bukan hanya hak-hak buruh yang dapat terpenuhi, tetapi juga kelangsungan operasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemprov Kalsel berkomitmen untuk menjadikan harmonisasi hubungan industrial sebagai fokus utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan program-program pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Harapan ke depannya, hubungan yang harmonis antara ketiga pihak ini dapat membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalsel.