Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian untuk Pengungsi Lewotobi

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggelar rapat koordinasi pada Jumat, 21 Maret 2025, untuk membahas penanganan bagi pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Erupsi gunung ini telah terjadi sejak November 2024 dan menyebabkan ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Menteri Koordinator PMK, Pratikno, mengungkapkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) serta fasilitas pendukung yang diperlukan bagi para pengungsi yang masih tinggal di tempat penampungan. Menurutnya, situasi ini memerlukan perhatian serius, mengingat banyaknya warga yang bergantung pada upaya pemerintah untuk kembali mendapatkan tempat tinggal yang layak.

“Dalam rapat ini, kami membahas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan, infrastrukur akses ke hunian tetap, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari pengungsi,” ujar Pratikno dalam rapat tersebut. Penanganan kasus ini juga melibatkan seluruh perwakilan dari pihak terkait yang berperan dalam penanganan bencana di kawasan tersebut.

Pemerintah berkomitmen untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah yang dihadapi pengungsi. Rapat kali ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antar kementerian mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan hunian untuk pengungsi. “Kita bahas satu persatu secara detail lintas kementerian, siapa melakukan apa kita sepakati. Langkah ini dilakukan secepat-cepatnya tanpa menimbulkan masalah baru,” tambah Pratikno.

Kementerian terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan rencana ini. Masing-masing kementerian akan memiliki tanggung jawab spesifik untuk memastikan kebutuhan dan hak pengungsi terpenuhi, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik.

Dalam konteks ini, pemerintah juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam membantu pengungsi. Pihak pemerintah akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut untuk memaksimalkan upaya rehabilitasi dan akomodasi bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam ini. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jumlah rumah yang rusak akibat erupsi mencapai angka signifikan, menjadikan kebutuhan akan hunian tetap semakin mendesak.

Berbagai upaya teknis dan strategi perlu diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap agar dapat memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi pengungsi. Pemerintah juga akan memperhatikan faktor-faktor lingkungan serta penyediaan akses terhadap sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik.

Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses pembangunan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar pengungsi tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta pola hidup masyarakat setempat. Dengan demikian, hunian tetap yang akan dibangun tidak hanya akan menjadi tempat tinggal sementara, tetapi dapat menjadi rumah yang layak huni bagi para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal.

Diharapkan dengan adanya kesepakatan dan kolaborasi lintas kementerian ini, proses pembangunan hunian tetap bagi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dapat berjalan dengan cepat dan optimal. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak psikologis yang dialami pengungsi dan mempercepat proses rehabilitasi mereka ke dalam kehidupan normal setelah bencana yang menimpa.