Isu Politik-Hukum Sepekan: RUU TNI dan Teror di Redaksi Tempo

Isu politik dan hukum di Indonesia kembali mencuat dalam sepekan terakhir dengan sejumlah peristiwa yang menarik perhatian publik. Dari pengesahan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang kontroversial, hingga teror terhadap redaksi media, perhatian masyarakat terhadap dinamika ini semakin intens.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Proses pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa persidangan II di Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025). Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa undang-undang tersebut berlandaskan pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Puan juga membuka ruang dialog bagi masyarakat dan mahasiswa yang beropini berbeda terhadap pengesahan ini. Empat pasal utama yang mengalami perubahan termasuk tugas pokok TNI dalam operasi militer dan perluasan penempatan prajurit aktif di kementerian.

Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik perhatian saat menghadiri acara buka puasa bersama yang diadakan oleh Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta. Jokowi duduk sejawat dengan Puan Maharani dan Surya Paloh. Meski pertemuan ini tidak secara khusus membahas isu politik terkini, agenda menyantap hidangan tampaknya membawa suasana meriah di tengah tensi politik yang ada. Jokowi mengaku pembicaraan berlangsung akrab, meskipun saat ditanya soal hubungan dengan PDIP, ia memilih untuk tidak berkomentar mendalam.

Di Lampung, situasi menjadi tegang setelah dua anggota TNI mengakui terlibat dalam penembakan terhadap tiga polisi saat penggerebekan di arena perjudian sabung ayam. Penembakan, yang terjadi pada 17 Maret 2025, menimbulkan dugaan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari konflik yang lebih besar dalam penegakan hukum. Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, melaporkan bahwa kedua pelaku telah menyerahkan diri kepada polisi militer, dan sebanyak 13 selongsong peluru ditemukan di lokasi kejadian.

Di sisi lain, isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang diberitakan akan mundur, dibantah keras oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria. Kata Hariqo, informasi tersebut merupakan hoaks dan meminta masyarakat tidak mempercayainya. Menurutnya, Sri Mulyani masih aktif menjalankan tugasnya di kabinet saat ini.

Lebih mengkhawatirkan adalah peristiwa teror terhadap redaksi media. Kantor redaksi Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta, menerima paket yang berisi kepala babi pada Rabu (19/3/2025). Paket tersebut dikirim sebagai bentuk bentuk intimidasi terhadap media yang dikenal kritis. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung memerintahkan Kabareskrim Komjen Wahyu Widada untuk menyelidiki insiden ini lebih lanjut, mengingat bahwa tindakan teror terhadap wartawan dapat mengancam kebebasan media di Indonesia.

Berbagai peristiwa ini menggambarkan ketegangan yang terjadi di arena politik dan hukum tanah air. Terlepas dari upaya revisi undang-undang dan interaksi sosial antar tokoh, tantangan nyata dalam menghargai kebebasan berpendapat, perlindungan keselamatan individu, dan penegakan hukum tetap menjadi sorotan. Setiap elemen masyarakat, termasuk media, perundangan, dan lembaga pemerintah, memiliki peran penting dalam melindungi demokrasi serta mempromosikan keadilan dan keamanan.