Efisiensi Anggaran: Beasiswa KIP Kuliah dan BPI Terpangkas!

Jakarta, Octopus – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berpotensi mengganggu program beasiswa yang esensial bagi pendidikan di Tanah Air. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Menteri Digitalkita, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengemukakan beberapa program beasiswa yang seharusnya tetap diprioritaskan dan tidak perlu mengalami pemangkasan anggaran.

Salah satu program yang terkena dampak adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K). Awalnya, program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 14,698 triliun, namun mengalami efisiensi sebesar Rp 1,31 triliun atau sekitar 9%. Satryo menegaskan bahwa beasiswa KIP K seharusnya tidak termasuk dalam kategori yang layak dipotong. “Kami mengusulkan agar pagu tetap seperti semula, karena ini termasuk kategori yang tidak seharusnya terkena efisiensi,” ujarnya.

Pemangkasan anggaran juga terjadi pada beberapa beasiswa lainnya. Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) masing-masing mengalami pemotongan sebesar 10%, dengan pagu awal Rp 194 miliar dan Rp 213 miliar. Sementara itu, beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB) serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan mengalami pemangkasan lebih besar, yakni sebesar 25%, dari pagu awal Rp 85 miliar dan Rp 236 miliar.

Tidak hanya beasiswa, tunjangan dosen non-PNS juga mengalami efisiensi sebesar 25% dari total Rp 2,7 triliun. Menurut Satryo, meskipun beberapa komponen anggaran mengalami pemangkasan, gaji dan tunjangan pegawai tetap aman tanpa pemotongan. “Kami berharap bahwa anggaran pendidikan, khususnya beasiswa dan tunjangan dosen, tidak seharusnya mengalami efisiensi anggaran,” lanjutnya.

Satryo menegaskan pentingnya mempertahankan anggaran pendidikan sebagai investasi bagi masa depan. “Kami mengusulkan agar pemotongan di sektor ini menjadi 0%, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang krusial,” katanya. Dalam upaya untuk memfasilitasi kebutuhan anggaran yang mendesak, ia juga meminta kepada Komisi X DPR untuk memasukkan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sebesar Rp 2,5 triliun ke dalam rencana anggaran tambahan, karena sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Kemendiktisaintek secara keseluruhan menghadapi usulan efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 14,3 triliun. Namun, Satryo berupaya mendorong agar pemotongan anggaran ini hanya sekitar Rp 6,78 triliun untuk memastikan kelancaran berbagai program pendidikan yang sedang berjalan. “Saya berharap Komisi X DPR dapat memperjuangkan agar efisiensi anggaran tidak mencapai Rp 14,3 triliun, tetapi hanya Rp 6,78 triliun,” pungkasnya.

Dengan adanya pemotongan anggaran yang signifikan pada program beasiswa, banyak pihak menyoroti dampaknya terhadap akses pendidikan bagi mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu. Beasiswa KIP K, misalnya, menjadi salah satu alat bantu untuk memastikan pendidikan yang lebih merata. Jika program-program ini dipangkas, akan sulit bagi banyak mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga berpotensi memperburuk kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Tanpa langkah proaktif, pemangkasan ini dapat menjadi hambatan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, yang pada gilirannya mempengaruhi masa depan generasi mendatang.