Sebanyak 84 Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk tiga ibu hamil, telah terlibat dalam praktik penipuan daring atau online scam yang marak di Myanmar. Kejadian ini menjadi sorotan setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu) mengonfirmasi pemulangan mereka dari Myawaddy, Myanmar, menuju Maesot, Thailand, pada Kamis, 27 Februari 2025.
Menurut data yang dirilis oleh Kemenlu, kelompok WNI tersebut terdiri dari 69 pria dan 15 wanita, dan ketiga ibu hamil itu dilaporkan berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan oleh Kemenlu dalam keterangan resminya pada Jumat, 28 Februari, menegaskan bahwa kesehatan para WNI tersebut tetap menjadi prioritas selama proses pemulangan.
Keterlibatan WNI dalam praktik scam ini menambah panjang daftar kasus serupa yang melibatkan warga Indonesia di luar negeri. Situasi ini mendorong pihak Kemenlu untuk mengambil tindakan cepat dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon dan Bangkok. Sejak 23 Februari 2025, tim Kemenlu telah berada di Maesot untuk melakukan kontak intensif dengan berbagai pihak di Thailand dan Myanmar agar proses pemulangan berjalan lancar.
Otoritas Thailand memberikan izin melintas bagi para WNI di perbatasan Myawaddy dan Maesot melalui Jembatan Persahabatan Kedua pada tanggal 27 Februari. Setibanya mereka di wilayah Maesot, otoritas setempat melakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan imigrasi, serta mekanisme rujukan nasional untuk memastikan tidak ada indikasi terkait korban perdagangan orang (TPPO) di antara mereka.
Gubernur Provinsi setempat juga hadir untuk memantau dan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan baik. “Kami ingin memastikan semua prosedur berjalan sesuai standar agar para WNI ini mendapatkan perlindungan yang layak,” ungkap salah satu perwakilan pemerintah setempat.
Setelah melewati proses pemeriksaan yang diperlukan, tim Kemenlu berencana mengangkut para WNI tersebut ke Bangkok sebelum menerbangkan mereka kembali ke Indonesia. Rencananya, seluruh 84 WNI ini akan tiba di Jakarta pada malam hari, 28 Februari. Kementerian dan lembaga terkait lainnya melalui koordinasi Kemenko Polkam juga akan memfasilitasi mereka, termasuk melakukan asesmen lanjutan dan rehabilitasi sosial sebelum mereka dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
Kasus ini tidak hanya mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh WNI di luar negeri, tetapi juga mendorong perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai risiko penipuan daring. Banyak individu yang kesulitan mencari pekerjaan terkadang terjebak dalam jaringan penipuan yang menawarkan pekerjaan ilegal atau tidak jelas, yang berujung pada situasi berbahaya dan eksploitasi.
Kemenlu, bersama dengan lembaga terkait, terus memperkuat langkah-langkah pencegahan untuk melindungi WNI dari penipuan daring dan tindakan kriminal lainnya. Kementerian juga telah menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian bagi para WNI yang berencana bekerja di luar negeri, terutama di wilayah yang dikenal memiliki risiko tinggi terkait kejahatan lintas negara.
Kasus terbaru ini menunjukkan betapa rentannya para WNI, terutama mereka yang sedang hamil, yang terjebak dalam praktik penipuan daring di luar negeri. Dengan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah, diharapkan tidak hanya para korban dapat dipulangkan dengan aman, tetapi juga langkah-langkah preventif dapat diterapkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
