OPM Klaim Tembak Mati 11 Prajurit TNI, Pesan untuk Prabowo?

Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengklaim telah menembak mati 11 prajurit TNI di Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 8 April 2025. TPNPB mengungkapkan bahwa para prajurit TNI tersebut diduga menyamar sebagai pendulang emas saat mereka dilaporkan terlibat dalam operasi militer di wilayah tersebut.

Brigjen Elkius Kobak, Panglima TPNPB Kodap XVI Yahukimo, mengonfirmasi bahwa eksekusi terhadap sebelas anggota militer Indonesia itu merupakan hasil dari operasi selama tiga hari, dari 6 hingga 8 April 2025. Selain korban yang tewas, OPM juga menyebutkan adanya tiga prajurit TNI yang mengalami luka-luka. “Operasi ini dilakukan dengan strategi yang telah direncanakan untuk mengidentifikasi dan menargetkan prajurit TNI yang menyamar,” ucap Elkius dalam keterangannya.

Pernyataan ini menambah ketegangan yang sudah ada antara pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata di Papua. Dalam konteks ini, OPM mengklaim bahwa tindakan tersebut adalah reaksi terhadap keberadaan pasukan TNI yang terus mengirimkan prajurit ke Papua. Elkius menyoroti peran prajurit yang seharusnya tidak dijadikan sebagai tenaga kerja di lapangan seperti pendulang emas atau tukang bangunan. Ia pun menyampaikan pesan tegas kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, agar menghentikan pengiriman pasukan ke Papua, yang dianggapnya sebagai langkah yang tidak tepat.

“Pesan kami kepada Presiden Prabowo adalah untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua, agar mereka tidak dijadikan sebagai pendulang emas atau tukang bangunan. Jika tidak, kami akan terus melanjutkan aksi kami dengan konsekuensi serius,” tegasnya.

Sejarah konflik bersenjata di Papua memang sudah berlangsung lama, dan sering kali disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Sementara itu, TNI dan pihak pemerintahan Indonesia terus berupaya untuk memadamkan gerakan separatis ini melalui berbagai operasi militer dan diplomasi.

Dalam konteks ini, banyak pihak yang khawatir akan meningkatnya kekerasan di Papua jika tindakan tegas tidak segera diambil oleh pemerintah. Masyarakat internasional juga memperhatikan situasi ini, mengingat Papua sudah menjadi sorotan global terkait pelanggaran hak asasi manusia dan tuntutan untuk merdeka oleh penduduk lokal.

Ketegangan antara TPNPB dan TNI menunjukkan dinamika yang kompleks dalam konflik di Papua. Di satu sisi, OPM masih dengan tegas memperjuangkan hak mereka untuk merdeka, sedangkan di sisi lain, pemerintah Indonesia berusaha menegakkan kedaulatannya. Dalam pernyataan yang disampaikan, OPM juga menekankan untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat kemungkinan adanya serangan balasan terhadap pasukan TNI di daerah tersebut.

Sebagai tambahan, perlu dicatat bahwa situasi di Papua sering kali sulit untuk dipantau secara akurat akibat pembatasan akses media dan operasi militer yang sedang berlangsung. Namun, peristiwa terbaru ini menggarisbawahi perlunya dialog yang lebih terbuka dan solusi damai untuk penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama.

Melihat kerumitan situasi ini, masyarakat berharap agar pemerintah dapat merumuskan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif, agar tidak ada lagi darah yang harus tumpah di tanah Papua.