OJK Waspada: PHK Massal Bisa Guncang Industri Dana Pensiun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa kondisi ini berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja dan ketahanan industri dana pensiun.

Ogi menjelaskan bahwa salah satu faktor kunci dalam kinerja dana pensiun berkaitan dengan pendanaan, baik dari pemberi kerja maupun peserta. “Dalam hal perusahaan atau pemberi kerja mengalami kesulitan finansial yang berujung pada PHK karyawan, tentunya ini bisa mengganggu kinerja program pensiun yang dimiliki peserta. Kemampuan pendanaan dana pensiun dapat terpengaruh,” ujarnya, mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem pendanaan dalam konteks ini.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2025, tercatat 3.325 pekerja di Indonesia menjadi korban PHK. Provinsi DKI Jakarta mendominasi angka ini, dengan 2.650 pekerja yang terdampak, menyumbang 79,7% dari total PHK nasional di awal tahun. Kenaikan signifikan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja mereka.

Dalam konteks industri dana pensiun, ia mencatat pertumbuhan nilai iuran program pensiun sukarela yang tercatat hingga Januari 2025 mencapai Rp3,06 triliun, naik 26,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski terdapat pertumbuhan iuran, untuk periode Desember 2024, nilai total iuran program pensiun sukarela tercatat mencapai Rp39,14 triliun, mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, yaitu 2,62% YoY. Ini merupakan penyusutan yang signifikan jika dibandingkan dengan lonjakan pertumbuhan 17,61% pada Desember 2023.

Ketidakpastian yang muncul akibat PHK massal ini dapat membawa dampak domino yang memengaruhi stabilitas industri dana pensiun. Salah satu dampak yang mungkin terkait adalah penurunan jumlah peserta dana pensiun. Namun, hingga Januari 2025, jumlah peserta dana pensiun sukarela masih terbilang positif dengan total 5,33 juta orang, meningkat dari 5,20 juta peserta pada awal tahun 2024.

Meskipun terdapat peningkatan peserta, tantangan di sektor ketenagakerjaan tetap menjadi sorotan utama. Selain dampak segera terkait dana pensiun, PHK yang meningkat dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program-program pensiun dan investasi jangka panjang.

Melihat tren yang ada, diperlukan strategi dan kebijakan yang mumpuni untuk memperkuat ketahanan industri dana pensiun. OJK telah menekankan perlunya langkah-langkah proaktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi situasi ini.

“Menghadapi tantangan ini, penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk bersinergi dalam memastikan bahwa program pensiun tetap dapat berjalan dengan baik. Kami berharap pengusaha dapat mempertahankan karyawan mereka untuk menghindari keputusan PHK yang tidak perlu,” tambah Ogi.

Dengan berbagai ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih, tantangan dalam mempertahankan tenaga kerja dan memelihara dana pensiun menjadi sangat penting. Ketersediaan pendanaan yang stabil dan dukungan untuk program-program pensiun yang bermanfaat akan memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan finansial bagi pekerja di masa depan.

Perhatian yang sangat tinggi terhadap masalah PHK ini menjadi suatu keniscayaan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih melanda. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, pemberi kerja, serta lembaga terkait, diharapkan ada solusi yang dapat diambil untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan industri dana pensiun di Indonesia.