Kedudukan dan Implikasi Surat Edaran Mendagri: Efisiensi Anggaran

Kedudukan dan implikasi surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai efisiensi anggaran saat ini menjadi topik hangat yang menarik perhatian di kalangan akademisi, praktisi pemerintahan, dan masyarakat. Langkah pemerintah dalam mendorong efisiensi pengelolaan anggaran di daerah dipandang perlu, namun terdapat tantangan dalam implementasinya yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah akademisi mencatat bahwa pemahaman dasar tentang efisiensi belanja daerah adalah penyesuaian yang dilakukan melalui pergeseran anggaran. Dr. Ahmad Jamaludin, Wakil Dekan Fakultas Hukum Uninus, menjelaskan bahwa pergeseran anggaran harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Peraturan terkait pergeseran anggaran sudah rinci diatur dalam UU dan peraturan pemerintah,” ujarnya. Di antaranya adalah Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri 15 Tahun 2024.

Salah satu fokus utama dalam surat edaran Mendagri adalah perubahan yang perlu dilakukan dalam APBD. Apabila efisiensi dilakukan tanpa melakukan perubahan APBD, Dr. Ahmad memperingatkan bahwa hal ini bisa menjadi pelanggaran. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap tahapan efisiensi anggaran mesti mematuhi peraturan yang berlaku, bukan hanya mengacukan pada Surat Edaran.

Selain itu, Dosen Fisip Universitas Pasundan, Fahmy Iss Wahyudi, mengingatkan bahwa penerapan efisiensi anggaran harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. “Pergeseran anggaran harus melibatkan partisipasi publik agar hasilnya dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat melihat bagaimana anggaran dibelanjakan serta mendiskusikan prioritas kegiatan yang dianggap penting.

Fahmy juga menyoroti poin dalam surat edaran yang berisiko, terutama yang berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja, di mana pemerintah daerah memiliki ruang luas untuk berpindah anggaran. “Perlu ada batasan yang jelas agar tidak terjadi bias dalam pengambilan keputusan,” tuturnya. Ia menilai, meskipun surat edaran Mendagri memberikan dasar hukum, ada kekhawatiran akan penyalahgunaan apabila tidak dirumuskan secara hati-hati.

Dengan semakin banyaknya perhatian terhadap surat edaran ini, Koordinator Wilayah Ikatan Sarjana Muslim Indonesia (ISMAHI) Jawa Barat, M. Zaky Noor, mengatakan bahwa mereka akan terus memantau penerapannya. “Jika ada kekeliruan, kami tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan uji materi surat edaran tersebut ke Mahkamah Agung,” ungkapnya. Dia menekankan bahwa walaupun ada pandangan berbeda mengenai kedudukan hukum surat edaran, penting untuk memastikan semua regulasi saling mendukung dan tidak bertentangan.

Mengenai transparansi dalam pengelolaan anggaran, Zaky berharap agar Gubernur setempat menggunakan platform media sosial secara maksimal guna menyampaikan berbagai keputusan dan kebijakan, termasuk dalam hal anggaran. “Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan,” pungkasnya.

Di tengah banyaknya tantangan dalam pelaksanaan efisiensi anggaran, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dengan cermat dan inklusif. Ini bukan hanya tentang menyesuaikan angka dalam APBD, tetapi juga bagian dari tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.