Dalam sepuluh hari terakhir, situasi di Jalur Gaza semakin memprihatinkan setelah laporan menyebutkan bahwa pasukan Israel mengklaim telah membunuh sedikitnya 137 warga Palestina. Laporan ini disampaikan oleh Salama Maarouf, kepala kantor media pemerintah yang dikelola oleh kelompok perlawanan Palestina, pada Selasa, 11 Maret. Kasus terbaru terjadi hari itu juga, di mana lima orang tewas dalam serangan di sebelah selatan Gaza City, menunjukkan pelanggaran signifikan terhadap gencatan senjata yang berlaku.
Gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat berlaku sejak 19 Januari setelah konflik berkepanjangan yang berlangsung selama 15 bulan di wilayah tersebut. Namun, hasilnya nampak jauh dari harapan, dengan meningkatnya angka korban jiwa sejak kesepakatan tersebut. Di antara korban adalah dua bersaudara yang menjadi sasaran serangan drone Israel. Dari total 137 warga Palestina yang tewas, sekitar 52 di antaranya berasal dari Kota Rafah, menunjukkan bahwa kekerasan terus berlanjut meski perjanjian damai telah disepakati.
Salama Maarouf menuduh Israel menghadapi tekanan yang meningkat terhadap penduduk Palestina dengan cara yang sangat kejam. Ia mengungkapkan, “Israel memperketat pengepungan dan menutup akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok bagi warga sembari terus membunuh warga sipil.” Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya melibatkan tindakan militer, tetapi juga berpengaruh besar pada aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Gaza.
Di tengah suasana mencekam ini, banyak warga yang menjadi korban adalah mereka yang tidak terlibat langsung dalam konflik, termasuk wanita dan anak-anak. Menurut Maarouf, “Sebagian besar terbunuh saat pasukan Israel memeriksa rumah mereka di dekat posisi pendudukan.” Ringkasnya, serangan yang dilancarkan oleh pasukan Israel tidak hanya mengancam para pejuang, tetapi juga berisiko menyasar warga sipil yang tidak bersalah.
Kekhawatiran akan situasi kemanusiaan di Gaza semakin mendalam. Dengan akses terhadap bahan makanan dan kebutuhan dasar yang semakin terbatas akibat blokade, para pejabat Palestina menyerukan agar komunitas internasional turun tangan untuk menegaskan hak-hak warga Palestina. Maarouf mendesak mediator internasional untuk melakukan intervensi secepat mungkin dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh Israel.
Gencatan senjata, yang diharapkan dapat mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak, nampaknya tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, semakin banyak serangan terjadi di wilayah yang seharusnya dilindungi oleh kesepakatan damai. Kondisi ini memunculkan seruan kembali ke meja perundingan untuk menemukan solusi yang lebih komprehensif bagi rakyat Palestina dan Israel.
Situasi ini juga memicu berbagai respons dari organisasi internasional dan negara-negara yang peduli dengan hak asasi manusia. Dengan jumlah korban yang terus bertambah, banyak yang mempertanyakan efektivitas gencatan senjata yang telah disepakati dan mendesak berbagai pihak terlibat untuk mencari jalan keluar dari krisis kemanusiaan yang kian parah.
Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini menggambarkan kompleksitas konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keterlibatan berbagai pihak dalam mediasi diharapkan dapat memberikan solusi tuntas yang tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di Jalur Gaza. Sampai saat ini, harapan akan kedamaian tampak semakin samar, dan tantangan bagi pemangku kepentingan global tetap ada di depan mata.
