Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil langkah tegas dalam pembersihan birokrasi federal dengan memecat ribuan pegawai, sejalan dengan upaya yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump dan CEO Tesla, Elon Musk. Langkah ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran dan reformasi dalam pemerintahan federal. Menurut informasi yang diterima dari sumber-sumber terdekat dengan proses tersebut, pemberhentian ini dimulai sejak Kamis, 13 Februari 2025, dan menyasar beberapa lembaga pemerintah utama.
Departemen Urusan Veteran (VA) menjadi salah satu institusi yang paling terdampak, dengan lebih dari 1.000 pegawai yang masih dalam masa percobaan diberhentikan secara mendadak. Selain itu, Dinas Kehutanan AS juga diperkirakan akan memberhentikan sekitar 3.400 pegawai kontrak di semua tingkatan, meskipun petugas pemadam kebakaran dikecualikan dari pemutusan tersebut. Berita ini mencorongkan perhatian banyak pihak, termasuk serikat pekerja yang menyuarakan kekhawatiran mengenai dampak pemecatan ini.
Pemecatan ini bukan sekadar untuk menyesuaikan jumlah pegawai sesuai anggaran, tetapi juga menunjukkan kebijakan agresif Trump dalam merombak struktur pemerintahan. Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa pemerintahan federal terlalu membengkak dan banyak uang yang hilang akibat pemborosan serta penipuan. Proses ini dilakukan di tengah fakta bahwa pemerintah AS memiliki utang sekitar USD 36 triliun dan mengalami defisit sebesar USD 1,8 triliun di tahun sebelumnya. Situasi ini semakin menegaskan perlunya reformasi internal di dalam pemerintahan, sesuatu yang disepakati oleh berbagai kalangan politik.
Melihat data terbaru, sekitar 280.000 pegawai pemerintah sipil baru direkrut dalam dua tahun terakhir, dan banyak di antara mereka masih berada dalam masa percobaan. Hal ini memudahkan bagi pemerintah untuk memberhentikan pegawai tersebut tanpa banyak alasan. Namun, pemecatan tampaknya tidak hanya terbatas pada pegawai masa percobaan. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen AS juga menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam proses pemecatan ini, dengan puluhan pegawai kontrak yang juga terdampak.
Pemberitahuan pemecatan sudah mulai dikirimkan kepada para pegawai yang terlibat dalam 48 jam terakhir, memberi sinyal bahwa langkah ini bersifat segera dan menyeluruh. Beberapa lembaga lain yang terlibat dalam pengurangan tenaga kerja ini termasuk Departemen Pendidikan, Badan Usaha Kecil, dan Badan Layanan Umum, yang memainkan peranan penting dalam mengelola fasilitas-fasilitas federal.
Musk dan timnya, yang diorganisir dalam Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), terlibat langsung dalam proses evaluasi ini. Mereka telah mulai bertugas di berbagai badan pemerintah untuk mengumpulkan informasi dan melaksanakan pemcatan sesuai dengan arahan dari Trump. Keberadaan Musk dalam posisi ini menimbulkan tanda tanya dan kritik dari berbagai kalangan, terutama terkait pengaruhnya dalam kebijakan pemerintahan.
Sejauh ini, Departemen Urusan Veteran melaporkan bahwa keputusan pemecatan ini diharapkan akan menghemat biaya hingga lebih dari USD 98 juta per tahun. Diharapkan, penghematan ini dapat dialokasikan kembali untuk perawatan kesehatan dan pelayanan bagi para veteran yang membutuhkan. Juru bicara dari Kantor Manajemen Personalia (OPM) mengonfirmasi bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan baru pemerintah Trump mengenai pemanfaatan masa percobaan sebagai bagian dari proses lamaran pekerjaan.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, melaporkan bahwa sekitar 75.000 pekerja telah mendaftar untuk program pemecatan ini, yang mencakup 3% dari total tenaga kerja sipil. Keseluruhan langkah ini jelas mencerminkan upaya pemerintahan Trump untuk merampingkan struktur birokrasi dan menanggapi kebutuhan efisiensi anggaran yang mendesak. Dengan langkah berani ini, Trump dan Musk berkomitmen untuk membawa perubahan besar dalam cara pemerintah AS beroperasi, meskipun dengan risiko dan kritik yang tidak bisa diabaikan.
