60 Ribu Guru Diperlukan, Sekolah Rakyat Pilih Dua Opsi Kurikulum

Kebutuhan pendidikan di Indonesia kembali mendapatkan perhatian serius dengan rencana pengembangan Sekolah Rakyat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin (10/3/2025), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, atau lebih akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan bahwa pemerintah memerlukan 60 ribu guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat berbasis asrama yang ditujukan bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat adalah inisiatif yang diharapkan mampu memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu yang seringkali terabaikan. Hingga saat ini, terdapat sekitar 50 Sekolah Rakyat yang telah dibangun dan siap menerima siswa pada tahun ajaran baru yang dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Rencana ini mencakup anggaran yang cukup signifikan, di mana Presiden Prabowo mengalokasikan Rp100 miliar untuk setiap Sekolah Rakyat.

“Memang kebutuhan guru sangat mendesak, dan kita harus segera menentukan skema perekrutan,” jelas Cak Imin. Ia menambahkan bahwa peluang merekrut guru yang sudah ada dan membentuk tim pengajar baru juga akan menjadi bagian dari strategi ini. Proses ini dipastikan akan melibatkan banyak kementerian untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Terkait kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat, Cak Imin mengatakan bahwa ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan. Opsi pertama adalah mengikuti kurikulum sekolah unggul yang memiliki standar internasional, sedangkan opsi kedua mengacu pada kurikulum pendidikan yang saat ini berlaku di Indonesia. Penjelasan Cak Imin mengenai perbedaan antara kedua kurikulum mengungkapkan bahwa sekolahan unggul memiliki fokus yang lebih luas dan mungkin lebih kompetitif di tingkat global, sedangkan kurikulum yang umum lebih sesuai untuk konteks lokal.

“Kalau kita memilih kurikulum unggul, maka kita akan mengikuti standar internasional, sedangkan kurikulum yang berlaku saat ini lebih familiar dengan kebutuhan lokal,” tambah Cak Imin.

Dalam konteks ini, pemerintah sangat memperhatikan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah masih dalam tahap koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan bahwa kurikulum dan pengadaan guru dapat terselesaikan tepat waktu. “Sekolah Rakyat ini akan sepenuhnya gratis. Semua biaya akan ditanggung pemerintah, termasuk biaya seragam dan makan bagi siswa di asrama,” ujarnya.

Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mendukung pertumbuhan ide cerdas dan potensi anak-anak, memberikan mereka kesempatan untuk meraih mimpi melalui pendidikan berkualitas. Dengan dibukanya Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru mendatang, diharapkan sekitar 60 ribu guru yang dibutuhkan dapat direkrut dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan akan pengajaran yang berkualitas.

Pemerintah yakin bahwa upaya kolaboratif dari berbagai pihak, baik dari sektor pendidikan, sosial, sampai infrastruktur, akan mendukung perkembangan Sekolah Rakyat. Kolaborasi ini menggambarkan semangat kerja bersama dalam menerjemahkan gagasan presiden tentang pendidikan yang merata dan aksesibel.

Dari semua langkah ini, masyarakat sangat berharap bahwa Sekolah Rakyat akan memberikan dampak positif yang luas, bukan hanya bagi siswa yang terdaftar, tetapi juga bagi lingkungan sekitar yang merasakan manfaat adanya pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup. Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas utama, dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengejar pembenahan di sektor pendidikan demi masa depan generasi penerus bangsa.