1.200 Agen Rahasia Amerika Kena PHK: Besar Pesangon Mereka?

Gedung Putih baru-baru ini mengumumkan rencana pemangkasan yang drastis, mencakup 1.200 posisi di Badan Intelijen Pusat (CIA). Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Trump untuk merampingkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Badan-badan intelijen lain, termasuk Badan Keamanan Nasional (NSA), juga diperkirakan akan mengikuti langkah serupa dengan mengurangi sejumlah besar posisi pegawai negeri sipil.

Rencana pemangkasan yang diumumkan kepada anggota Kongres mencakup banyak pegawai yang memilih pensiun dini. Menurut pernyataan resmi CIA, tindakan ini diambil untuk menyelaraskan fokus badan tersebut dengan prioritas keamanan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Trump. “Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi holistik untuk memberikan energi baru kepada badan tersebut,” ujar John Ratcliffe, direktur CIA, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada awal Mei 2025.

Kepala intelijen nasional, Tulsi Gabbard, tidak memberikan komentar resmi terkait pemangkasan yang sedang berlangsung. Hal ini membuat publik mempertanyakan dampak dari keputusan tersebut terhadap operasional dan efektivitas kedua badan intelijen. CIA sebelumnya menjadi yang pertama dari lembaga intelijen AS yang terlibat dalam program redundansi sukarela yang dicanangkan oleh Trump. Program ini bertujuan untuk menurunkan jumlah karyawan di kalangan pegawai negeri atas nama efisiensi dan penghematan anggaran.

Selain itu, pemangkasan ini juga mencakup pemberhentian pegawai yang baru direkrut. Pemberlakuan program-program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di dalam CIA juga telah dihapuskan, meskipun adanya upaya hukum yang membatalkan pemecatan terhadap sejumlah pegawai yang terlibat dalam program tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan yang sangat terfokus pada efisiensi, namun mengesampingkan aspek keberagaman di tempat kerja.

Pengunduran diri sukarela nampak sebagai bagian dari upaya untuk menghadapi pemangkasan ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada ratusan pegawai yang memilih pensiun dini sebagai respons terhadap pemangkasan yang direncanakan. “Pengurangan ini tidak hanya akan memengaruhi tenaga kerja, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas dan kesiapan operasional badan intelijen,” ungkap seorang analis.

Sebelumnya, pemangkasan di kalangan pegawai negeri sipil AS tidak terbatas hanya pada badan intelijen. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) juga menjadi salah satu korban, mengalami pemutusan hubungan kerja yang mencapai 20.000 karyawan. Hal ini berdampak pada program-program penting, termasuk pengujian dan kontrol kualitas di Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA). Penangguhan program-program tersebut berpotensi menyebabkan kerugian lebih lanjut dalam aspek keamanan pangan.

Dalam konteks pesangon, pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja umumnya mendapatkan kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pesangon bervariasi tergantung pada masa kerja dan sifat pengakhiran hubungan kerja. Rata-rata, pegawai negeri yang terkena PHK bisa mendapatkan pesangon setara dengan satu bulan gaji untuk setiap tahun kerja yang telah mereka jalani.

Sementara itu, beberapa pegawai yang mengalami dampak langsung dari pemutusan hubungan kerja mengungkapkan kekecewaannya. Alex Saint, seorang pegawai spesialis di HHS, mengungkapkan bahwa dia terbangun dengan pesan mendesak mengenai pemecatannya. “Ini adalah pukulan berat, terutama setelah mengabdi selama empat tahun,” katanya.

Situasi ini menggambarkan ketidakpastian yang dialami oleh pegawai negeri sipil di AS, terutama dalam lingkungan politik yang terus berubah. Pemangkasan yang berlangsung di tingkat federal menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh banyak lembaga dalam upaya untuk memenuhi tuntutan efisiensi, meskipun sering kali mengorbankan stabilitas bagi pegawai yang terlibat. Ke depannya, penting untuk melihat bagaimana langkah-langkah ini akan mempengaruhi kemampuan kedua badan ini dalam menjalankan misi mereka di hadapan tantangan global yang terus berkembang.