Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina telah memberlakukan sanksi terhadap mantan Presiden Petro Poroshenko, sebuah langkah yang memicu perdebatan publik dan politik di dalam negeri. Poroshenko mengklaim bahwa keputusan tersebut bersifat tidak konstitusional dan didorong oleh motivasi politik, serta dianggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas internal Ukraina. “Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional telah mengadopsi keputusan yang tidak konstitusional dan bermotif politik – untuk memberlakukan sanksi terhadap saya, Petro Poroshenko, sebagai pemimpin oposisi dan presiden kelima,” ungkapnya dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Rabu, 13 Februari.
Sanksi yang dijatuhkan kepada Poroshenko muncul di tengah kondisi Ukraina yang menghadapi invasi militer berkepanjangan dari Rusia. Menurut Poroshenko, tindakan ini hanya akan memperburuk situasi politik dan keamanan yang sudah tidak stabil. Ia menekankan bahwa persatuan nasional menjadi elemen krusial dalam menghadapi ancaman dari luar. “Ini adalah pukulan terhadap stabilitas internal Ukraina, yang merupakan elemen utama dalam menghadapi invasi Rusia yang telah berlangsung hampir tiga tahun,” tegasnya.
Presiden Volodymyr Zelenskyy, dalam pidato video malam yang sama, tidak secara langsung menyebutkan nama Poroshenko tetapi menegaskan bahwa siapapun yang merusak keamanan nasional Ukraina dan membantu Rusia harus bertanggung jawab. “Miliaran yang dihasilkan dari apa yang setara dengan penjualan Ukraina dan kepentingan Ukraina serta keamanan Ukraina harus diblokir dan dialihkan untuk melindungi negara ini,” katanya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang dianggap berkolaborasi dengan musuh negara.
Tuduhan terhadap Poroshenko bukanlah hal baru. Ia telah menghadapi sejumlah dugaan serius, termasuk keterlibatan dalam membantu separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina pada tahun 2014. Keterlibatannya dalam skandal korupsi terkait pengadaan militer juga menambah daftar masalah yang dihadapinya. Selain itu, Poroshenko juga dikritik terkait perannya dalam perjanjian Minsk, yang belakangan menjadi bahan perdebatan di kalangan politisi Ukraina, terutama oleh Zelenskyy.
Keputusan untuk memberlakukan sanksi ini diprediksi akan menambah ketegangan di antara kekuatan politik yang ada di Ukraina, mengingat situasi yang sudah rumit akibat agresi Rusia. Dengan suasana politik yang semakin terpolarisasi, banyak pihak di Ukraina menunggu dengan cemas pengumuman resmi dari pemerintah mengenai implikasi lebih lanjut dari sanksi ini, yang direncanakan akan diumumkan pada hari Kamis.
Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini menunjukkan bagaimana dinamika kekuasaan di Ukraina dapat dipengaruhi oleh ancaman eksternal dan tantangan internal. Persaingan antara pemerintahan saat ini dan mantan presiden mencerminkan ketegangan mendalam dalam masyarakat Ukraina, di mana masalah keamanan nasional dan integritas politik bersatu dalam satu bingkai perdebatan yang kompleks.
Sebagai catatan tambahan, masyarakat Ukraina telah menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap isu-isu politik dalam negeri, terutama mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab pemimpin mereka. Sanksi terhadap Poroshenko ini, dengan segala kontroversinya, hanya menambah lapisan baru dalam narasi panjang Ukraina menghadapi tantangan besar baik dari dalam maupun luar. Publik dengan seksama mengikuti perkembangan ini, berharap bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah dapat menjaga keamanan dan kestabilan nasional di tengah situasi yang rentan.
