Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo, bersiap untuk mengumumkan tanggal pemilihan presiden setelah pemecatan Yoon Suk Yeol melalui putusan mahkamah konstitusi yang sah. Menurut laporan kantor berita Yonhap, Han diperkirakan akan mengumumkan tanggal tersebut dalam rapat kabinet yang dijadwalkan pada 8 April mendatang. Keputusan ini adalah langkah penting dalam proses transisi kepemimpinan di negara tersebut.
Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan dari jabatannya setelah mahkamah konstitusi menyetujui mosi pemakzulannya. Proses pemakzulan ini muncul setelah penegakan darurat militer yang dilakukan oleh Yoon pada Desember lalu, yang dianggap melanggar konstitusi dan hukum. Pemecatan Yoon menciptakan krisis politik di Korea Selatan dan memicu reaksi yang kuat dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan politikus.
Han Duck-soo, yang kini menjabat sebagai penjabat presiden, telah melakukan koordinasi dengan kepala Komisi Pemilihan Umum Nasional untuk menyiapkan pemilihan presiden yang cepat. Dalam undang-undang Korea Selatan, penjabat presiden diwajibkan untuk menetapkan tanggal pemilihan dalam waktu sepuluh hari setelah pemecatan presiden yang sah. Selain itu, pemilu harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari setelah pemecatan tersebut. Berdasarkan ketentuan yang ada, batas waktu untuk pengumuman tanggal pemilihan adalah pada 14 April, sementara pelaksanaan pemilu harus dilakukan paling lambat pada 3 Juni.
Krisis yang melibatkan Yoon Suk Yeol berawal ketika dia mengumumkan keadaan darurat militer untuk menghadapi situasi politik yang memanas. Namun, langkah tersebut ditolak oleh Majelis Nasional dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sebuah mosi pemakzulan kemudian disetujui pada 14 Desember, dan Yoon resmi menjadi tersangka dalam kasus pemberontakan pada Januari. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan tindakan politik di Korea Selatan mulai menjadi sorotan publik dan internasional.
Dengan situasi sekarang, Han Duck-soo harus memastikan bahwa pemilihan presiden mendatang dapat berjalan dengan lancar untuk menjaga stabilitas politik. Masyarakat setempat berharap pemilu yang cepat ini akan memperbaiki keadaan dan memberikan kepemimpinan yang baru bagi negara. Apalagi, banyak yang melihat pemilu ini sebagai kesempatan untuk memilih pemimpin yang dapat menanggapi tantangan dan krisis yang ada secara lebih baik.
Proses pemilihannya juga tidak terlepas dari pengawasan ketat. Pihak kepolisian telah meningkatkan kewaspadaan dengan menyiagakan ribuan personel di ibu kota Seoul untuk mengantisipasi potensi kerusuhan yang mungkin timbul pasca pemecatan Yoon Suk Yeol. Peningkatan keamanan ini menunjukkan perhatian serius terhadap dinamika politik yang sedang berkembang di negara tersebut.
Sementara itu, reaksi dari berbagai partai politik pun beragam terhadap pemecatan Yoon. Partai People Power yang berkuasa menyatakan menerima keputusan tersebut, sedangkan partai oposisi Demokrat merayakan pemakzulannya sebagai kemenangan bagi rakyat. Hal ini mencerminkan polarisasi politik di Korea Selatan yang tidak hanya terbatas pada pihak yang berkuasa namun juga mencakup kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks global, situasi politik Korea Selatan juga menarik perhatian negara-negara lain, mengingat posisi strategis negara ini di kawasan Asia. Masyarakat internasional mengikuti perkembangan ini dengan cermat, terutama mengingat implikasi yang mungkin terjadi baik di dalam maupun luar negeri.
Seiring pemberitaan terbaru mengenai pengumuman tanggal pemilihan yang akan datang, semua mata kini tertuju pada rapat kabinet yang dijadwalkan pada 8 April. Keputusan tersebut akan menjadi penentu bagi jalan politik Korea Selatan ke depan, sekaligus menentukan arah kepemimpinan yang akan datang setelah masa kepresidenan Yoon Suk Yeol berakhir.
