Pada hari Senin, 14 April 2025, mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pusat Seoul. Sidang ini terkait dengan tuduhan pemberontakan yang ditujukan kepadanya, menyusul keputusannya untuk memberlakukan keadaan darurat militer pada bulan Desember tahun lalu. Kejadian ini menandai awal dari proses hukum yang berpotensi panjang dan menarik perhatian publik internasional.
Yoon Suk Yeol, yang tiba di pengadilan dengan menggunakan kendaraan keamanan berwarna hitam, menghindari perhatian publik dengan memasuki gedung melalui area parkir bawah tanah. Dalam sidang tersebut, Yoon mengenakan setelan biru dan duduk di kursi terdakwa. Sidang dimulai sebelum pukul 10 pagi waktu setempat, namun jurnalis tidak diizinkan untuk meliput proses tersebut berdasarkan perintah pengadilan.
Tuduhan serius dihadapi Yoon, termasuk dakwaan memimpin pemberontakan melalui penerapan keadaan darurat militer dan pengerahan pasukan ke Majelis Nasional. Yang menarik, langkah tersebut diduga diarahkan untuk menghalangi parlemen dalam menghadapi tindakannya yang kontroversial. Setelah Yoon memberlakukan keadaan darurat tersebut pada 3 Desember, Majelis Nasional mencopotnya dari jabatannya pada 4 April 2025 setelah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusan bulat.
Sidang perdana ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengungkap lebih banyak fakta mengenai keterlibatan Yoon dan keputusan yang diambilnya selama menjabat sebagai presiden. Pengadilan juga dijadwalkan untuk memeriksa identitas Yoon sebelum pihak jaksa dan tim hukum Yoon menyampaikan argumen masing-masing. Selain itu, dua perwira militer juga akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini.
Sejak pemakzulannya, Yoon telah meninggalkan kediaman resmi presiden di Hannam-dong, Seoul, dan kini tinggal di rumah pribadinya yang hanya berjarak 10 menit berjalan kaki dari gedung pengadilan. Kehadirannya di pengadilan bukan hanya menarik perhatian media, tetapi juga menggambarkan ketegangan politik yang terdapat di negara tersebut.
Situasi ini merupakan refleksi dari krisis politik yang lebih besar di Korea Selatan, di mana ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan dan pengambilan keputusan berujung pada protes dan konflik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kasus Yoon juga memicu perdebatan mengenai batas kekuasaan eksekutif dan legislatif serta kebebasan sipil.
Berita ini menambah gagasan bahwa situasi politik di Korea Selatan tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh utama, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas yang berharap akan kejelasan dan keadilan. Proses hukum yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai tindakan yang diambil oleh Yoon dan dampaknya terhadap bangsa.
Kejadian sidang perdana ini melengkapi gelombang ketidakpastian yang tengah melanda Korea Selatan. Dengan perhatian global yang tertuju pada sidang ini, semua mata kini tertuju pada hasil dan implikasi dari proses hukum yang akan datang bagi mantan presiden dan stabilitas politik negara yang telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
