Warga Australia telah memberikan suara dalam pemilu nasional pada hari Sabtu, di tengah krisis biaya hidup yang menghantui banyak rumah tangga. Pemilu ini menarik perhatian internasional karena dianggap mencerminkan potensi pengaruh politik ala Donald Trump terhadap kandidat-kandidat konservatif, terlepas dari isu-isu lokal yang mendominasi diskusi.
Perdana Menteri petahana dari Partai Buruh, Anthony Albanese, bersaing ketat dengan pemimpin Partai Liberal, Peter Dutton. Dutton berjanji untuk “mengembalikan Australia ke jalur yang benar” setelah tiga tahun dalam oposisi. Meskipun jajak pendapat sebelum pemilu menunjukkan keunggulan untuk Partai Buruh, sistem pemungutan suara preferensial di Australia serta melemahnya dominasi dua partai besar membuat hasil akhir tidak mudah diprediksi. Komposisi akhir dari 150 kursi di Majelis Rendah akan menentukan arah kebijakan pemerintahan mendatang.
Dari 18 juta pemilih terdaftar, hampir setengahnya telah memberikan suara sebelum hari pemilihan. Warga yang belum memberikan suaranya wajib hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemilihan, dengan denda terancam bagi yang tidak hadir. TPS sering kali menjadi suasana yang meriah, menyerupai bazar komunitas kecil, dengan penjual menjajakan “sosis demokrasi” sebagai tradisi.
Dalam kampanye yang berlangsung selama lima minggu, kedua partai besar berjuang keras menawarkan solusi untuk krisis biaya hidup. Janji-janji tersebut termasuk pemotongan pajak dan subsidi. Walaupun biasanya pemilu Australia berfokus pada isu dalam negeri seperti perumahan dan kesehatan, kali ini pengaruh global, terutama dari keputusan politik Donald Trump, tidak bisa diabaikan. Albanese memanggil pemilu pada akhir Maret, tepat sebelum Trump mengumumkan tarif yang mengganggu pasar global, situasi yang dikecam Albanese sebagai bertentangan dengan semangat persahabatan bilateral.
Albanese menekankan bahwa ekonomi Australia mulai pulih dengan inflasi yang turun menjadi 2,9%, terendah sejak Desember 2021. Di sisi lain, Dutton menyalahkan pemerintahan Buruh untuk kondisi ekonomi saat ini, menantang warga dengan pertanyaan provokatif, “Apakah hidup Anda lebih baik dibandingkan tiga tahun lalu?”
Kedua partai juga mencakup janji-janji untuk mendukung pembeli rumah pertama, namun analis khawatir kebijakan ini justru akan mengerek harga rumah semakin tinggi. Dalam konteks pemilih muda, pertama kalinya kelompok ini melebihi jumlah pemilih tua. Hal ini diperkirakan akan mempercepat kemerosotan sistem dua partai dengan kepopuleran partai kecil atau kandidat independen.
Dengan media sosial sebagai medan pertempuran baru bagi opini politik, pemilu kali ini dirasakan “sangat berbeda” dari pemilu sebelumnya. Prof. Andrea Carson dari Universitas La Trobe menilai bahwa platform seperti Instagram dan TikTok kini lebih mendominasi, menggantikan Facebook. Ketiadaan regulasi juga membuka peluang munculnya informasi palsu dari partai-partai politik.
Para pengamat juga memantau potensi kursi yang bisa diraih oleh kandidat independen “Teal” yang didukung oleh kelompok kampanye seperti Climate 200. Kandidat ini mendapatkan dukungan yang signifikan pada pemilu lalu ketika koalisi Liberal-Nasional tersingkir setelah sembilan tahun berkuasa. Di sisi lain, pemerintahan Buruh menetapkan target emisi nol bersih, meskipun mendapat kritik karena tetap menyetujui proyek tambang baru.
Dutton menawarkan solusi berupa energi nuklir untuk masa depan, berencana membangun tujuh pembangkit dalam beberapa dekade ke depan dengan dana dari pajak rakyat. Meskipun ada tekanan dari aktivis untuk mendengarkan suara generasi muda, dua partai besar ini tampaknya belum menunjukkan upaya signifikan dalam hal aksi iklim.
Selain memilih anggota DPR, warga Australia juga memberikan suara untuk 40 dari 76 kursi di Senat, dimana penyusunan suara kini menjadi lebih krusial dalam menentukan masa depan politik negara ini. Setiap suara sangat berarti dalam konteks pandemik, inflasi, dan isu-isu lingkungan yang terus mengguncang kehidupan masyarakat.
