Vietnam Pangkas Kementerian dan Lembaga Jadi 22, Efisiensi Anggaran!

Pemerintah Vietnam meluncurkan inisiatif ambisius untuk mengurangi jumlah kementerian dan lembaga publik dari 30 menjadi 22 sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang lebih luas. Reformasi ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang selama ini dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi negara yang sedang berkembang pesat ini. Langkah ini terinspirasi oleh kebijakan penghematan serupa yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, menyebutkan bahwa lembaga negara harus menjadi tempat bagi para pejabat yang kompeten, bukan sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang dianggap tidak mampu. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintahan Vietnam berencana untuk memberhentikan sekitar 100 ribu pegawai negeri dengan menawarkan pensiun dini sebagai alternatif. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran dengan memotong biaya-biaya operasional yang tidak lagi diperlukan.

Dalam laporan terbaru, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1% pada tahun 2024 dan menargetkan bisa mencapai 8% pada 2025. Namun, pemerintah Vietnam juga menghadapi tantangan dari potensi kembali diberlakukannya tarif perdagangan oleh pemerintahan Amerika Serikat yang baru, yang dapat berdampak signifikan pada ekspor Vietnam, salah satu sektor kunci yang menopang pertumbuhan ekonominya.

Meskipun reformasi ini diharapkan dapat menghemat anggaran sekitar USD 4,5 miliar dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu diperhatikan bahwa biaya untuk pensiun dan pesangon yang harus dibayarkan kepada pegawai yang terdampak diperkirakan akan mencapai USD 5 miliar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai negeri, banyak dari mereka memilih pensiun dini atau mencari pekerjaan di sektor swasta sebagai alternatif.

Kebijakan efisiensi anggaran ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pengeluaran, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi Partai Komunis Vietnam sebagai pemimpin dalam transformasi ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif di tingkat global. Dalam rangka mencapai ambisi untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan berstatus negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, pemerintah Vietnam bertekad melakukan investasi yang lebih strategis dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Reformasi ini akan berdampak pada berbagai sektor, mulai dari layanan sipil hingga kepolisian dan militer. Secara keseluruhan, langkah ini mencerminkan tekad pemerintah Vietnam untuk mengatasi masalah struktural yang telah mengakar di dalam birokrasi pemerintahan. Upaya untuk memangkas lembaga dan mengurangi fokus pada sektor-sektor yang dianggap tidak efisien diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target-target ekonomi jangka panjang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, strategi efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah Vietnam memiliki makna yang lebih luas dari sekadar penghematan biaya. Ini merupakan langkah krusial untuk mereformasi sistem pemerintahan dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk memajukan kesejahteraan rakyat Vietnam. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, langkah-langkah inovatif ini diharapkan akan membawa Vietnam menuju jalur perkembangan yang lebih berkelanjutan dan stabil.