Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuat keputusan mengejutkan dengan memecat Jenderal CQ Brown Jr. dari jabatan Ketua Kepala Staf Gabungan Militer AS. Pemecatan ini diumumkan pada Jumat, 21 Februari 2025, dan dipandang sebagai langkah kontroversial yang berpotensi mengguncang struktur kepemimpinan di Pentagon.
Jenderal Brown, yang merupakan jenderal kulit hitam kedua yang menjabat sebagai ketua Kepala Staf Gabungan, selama 16 bulan masa jabatannya dikenal sebagai pemimpin yang berupaya menghadapi berbagai tantangan global, termasuk perang di Ukraina dan konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Keputusan pemecatan tersebut mencerminkan sikap Trump yang berfokus pada penyisihan pemimpin militer yang dinilai mendukung kebijakan keberagaman dan kesetaraan (Diversity, Equity, Inclusion/DEI).
Dalam pernyataannya di media sosial, Trump mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Brown atas lebih dari 40 tahun pengabdiannya untuk negara serta menghargai kepemimpinannya. “Dia adalah pria yang baik dan pemimpin yang luar biasa, dan saya berharap masa depan yang hebat untuknya dan keluarganya,” ungkap Trump.
Keputusan pemecatan ini bukanlah yang pertama kalinya Trump mengambil tindakan drastis terhadap pejabat tinggi militer. Sebelumnya, Brown telah menunjukkan dukungannya terhadap gerakan Black Lives Matter pasca pembunuhan George Floyd, yang menjadikannya sasaran serangan dari pemerintah Trump yang berpendapat bahwa institusi militer perlu bersikap lebih tegas dalam masalah-masalah terkait “wokeisme”.
Selain memecat Brown, Trump juga berencana melakukan penghematan anggaran yang substantial di Pentagon, termasuk pemangkasan terhadap 5.400 pekerja percobaan sipil serta mengidentifikasi program-program senilai USD 50 miliar yang mungkin dipangkas untuk mendanai inisiatif lainnya. Para analis melihat langkah ini sebagai bagian dari strategi Trump untuk memperkuat kekuasaan eksekutifnya dan mengubah arah kebijakan militer sesuai dengan prioritas administrasinya.
Trump telah mencalonkan Letnan Jenderal Purnawirawan Dan “Razin” Caine sebagai pengganti Brown. Caine, seorang pilot F-16 dan anggota Garda Nasional, memiliki latar belakang yang kuat di militer, termasuk terlibat dalam operasi tempur di Irak dan berbagai program akses khusus di Pentagon. Namun, kritik muncul terkait dengan kualifikasi Caine, yang belum memenuhi beberapa persyaratan hukum yang ditetapkan, seperti menjabat sebagai wakil ketua atau komandan tempur sebelum kartu merah diberikannya.
Di sisi lain, Trump tampak berani menggunakan kewenangan eksekutifnya untuk mendorong agenda yang dianggapnya perlu untuk kepentingan nasional, meskipun itu berarti mengabaikan proses-proses yang telah ada. Hal ini jelas mencerminkan cara kepemimpinan Trump yang lebih otoriter di masa jabatan keduanya, dengan menghapus banyak pejabat yang dilantik oleh pemerintahan sebelumnya.
Jabatan Ketua Kepala Staf Gabungan ditetapkan pada tahun 1949 sebagai penasihat presiden dan menteri pertahanan, berfungsi sebagai saluran informasi dari semua cabang militer. Jabatan ini tidak memiliki kewenangan komando langsung, tetapi memiliki peran penting dalam perencanaan strategis dan kebijakan militer.
Pemecatan Jenderal Brown menjadi sebuah isyarat penting bagi dinamika militer dan politik di AS. Pengaruhnya tentu saja akan dirasakan di kalangan pimpinannya, bukan hanya di Pentagon tetapi juga di seluruh angkatan bersenjata, di mana perubahan kepemimpinan dapat membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah. Situasi ini akan menjadi sorotan utama bagi pengamat politik dan militer global, mengingat kompleksitas hubungan internasional yang tengah dihadapi oleh AS saat ini.
