Gedung Putih baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang meminta militer Amerika Serikat untuk mulai menyusun rencana guna merebut kembali Terusan Panama "dengan paksa". Arahan tersebut dilaporkan muncul pada hari Kamis, 13 Maret 2025, dan diketahui merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Donald Trump di Kongres, di mana ia mencantumkan rencana untuk mengamankan jalur perairan strategis tersebut demi kepentingan nasional AS.
Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, meskipun opsi militer untuk merebut kanal tersebut dipandang tidak mungkin, pemerintah AS tetap mempertimbangkan berbagai tindakan. Laporan dari The Daily Beast menyebutkan bahwa mayoritas pihak militer menyetujui perlunya pemetaan strategi yang lebih jelas untuk mengatasi situasi ini.
Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan beberapa langkah, di antaranya:
- Mengamankan Jalan Melalui Kanal: Menyusun strategi untuk memastikan kapal-kapal AS memiliki akses yang aman melalui Terusan Panama.
- Kontrol Panama: Memungkinkan Panama untuk menjaga kendali atas kanal sesuai kesepakatan yang berlaku sejak pengalihan kekuasaan kepada Panama pada tahun 1999, atau kemungkinan merebut kembali kendali penuh oleh AS.
- Pembangunan Infrastruktur: Pertimbangan untuk membangun pelabuhan baru atau mengirimkan Korps Zeni Angkatan Darat untuk mengoperasikan kunci kanal juga sedang dieksplorasi.
Rumor mengenai rencana ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Terusan Panama telah menjadi simbol kemitraan yang erat antara AS dan Panama sejak awal penyerahannya. Trump yang sangat khawatir akan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut mengklaim bahwa negara tersebut berupaya mempengaruhi kendali atas jalur perairan penting itu. Klaim ini ditolak oleh Presiden Panama, Jose Raul Mulino, yang menegaskan bahwa terusan tersebut adalah milik Panama dan tidak ada pembicaraan mengenai penyerahan kendali.
"Pandangan bahwa kami mengenakan biaya berlebihan kepada AS untuk penggunaan kanal adalah omong kosong," tegas Mulino, saat menjelaskan ketidakberdayaan untuk merundingkan status kanal tersebut yang telah dianggap final.
Dalam konteks lebih luas, pendekatan pemerintahan Trump menunjukkan ketidakpuasan terhadap kehadiran Tiongkok di wilayah tersebut. Analisis menunjukkan bahwa langkah deklaratif untuk mengembalikan kontrol hanya berdasarkan asumsi bahwa tanpa kehadiran AS, Panama akan jatuh ke dalam pengaruh yang lebih besar dari Beijing. Langkah ini bertujuan untuk menegaskan kembali posisi AS di arena internasional, khususnya di wilayah yang strategis.
Selama proses ini, Gedung Putih juga mendiskusikan pembukaan program pelatihan militer di Panama, mirip dengan apa yang dilakukan pada masa lalu menjelang penyerahan kontrol kanal kepada pihak Panama. Rencana ini menandakan langkah taktis untuk memperkuat kehadiran militer AS di kawasan tersebut serta meminimalisir pengaruh Tiongkok.
Kekhawatiran akan peran Tiongkok di Terusan Panama tidak lepas dari situasi geopolitik. Tiongkok telah aktif berinvestasi di infrastruktur strategis di seluruh dunia, termasuk di Amerika Tengah, yang meningkatkan kekhawatiran di kalangan pemimpin AS akan kemungkinan dominasi Tiongkok di jalur perdagangan global.
Konstitusi Panama sendiri menjamin netralitas kanal sepanjang 50 mil yang dibangun oleh AS pada awal tahun 1900-an. Keputusan pemerintahan Trump untuk mereevaluasi kontrol atas kanal ini menggambarkan dinamika baru dalam kebijakan luar negeri AS yang lebih agresif, terutama dalam menghadapi kekuatan yang dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan nasional.
Sebagaimana hal ini terus berkembang, rencana konkret dan potensi tindakan militer masih menjadi subjek perdebatan di dalam pemerintahan dan di antara pengamat internasional. Memasuki era baru persaingan kekuatan global, situasi di Terusan Panama akan terus menjadi sorotan dan bisa mempengaruhi hubungan diplomatik antara AS, Panama, dan Tiongkok serta negara-negara lain di kawasan itu.
