Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL kini memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) ke PT Pertamina sebanyak Rp 3,2 triliun. Dalam rapat panitia kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) dengan Komisi I DPR yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/4/2025), Ali menyatakan bahwa tunggakan tersebut sangat mengganggu kegiatan operasional TNI AL.
“Untuk bahan bakar memang ini masih sangat terbatas. Sebelumnya, ada tunggakan sebesar Rp 2,25 triliun, dan kini kami perlu membayar utang yang mencapai Rp 3,2 triliun. Ini adalah tunggakan yang harus diselesaikan,” ujar Ali. Dalam situasi ini, Kasal mengharapkan agar tunggakan tersebut dapat diputihkan, mengingat dampak signifikan terhadap operasional angkatan laut.
Kasal menambahkan bahwa kapal-kapal TNI AL tetap memerlukan BBM meskipun dalam kondisi tidak bergerak. Mesin diesel kapal harus tetap dihidupkan untuk menjaga operasional alat pendingin udara (AC). “Kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tetapi dieselnya tetap hidup. Ini penting untuk menghidupkan AC, karena jika AC dimatikan, peralatan elektronik di dalamnya bisa rusak,” jelas Ali.
Tentu saja, kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi TNI AL. Keterbatasan sumber daya akibat tunggakan BBM dapat berpotensi membatasi kemampuan TNI AL dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama di sela-sela situasi keamanan yang tidak menentu.
Dari sisi operasional, pengadaan bahan bakar menjadi sangat krusial. TNI AL memerlukan dukungan yang memadai agar mampu memastikan pertahanan maritim dan keamanan laut Indonesia tetap terjaga. Hal ini menyoroti perlunya kerjasama yang erat antara TNI AL dan PT Pertamina untuk menemukan solusi jangka panjang terkait masalah tunggakan ini.
Secara keseluruhan, tunggakan ini menjadi isu yang harus diperhatikan tidak hanya oleh pihak TNI AL, tetapi juga oleh pemerintah. Mengingat pentingnya fungsi TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia, langkah-langkah strategis perlu diambil agar masalah ini segera teratasi.
Dalam rapat tersebut, Laksamana Ali mengungkapkan harapannya agar pihak-pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan ini. “Ini sangat mengganggu,” pungkasnya.
Kondisi ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan pengeluaran untuk kebutuhan strategis negara. Dengan harapan serta langkah konkret dari pemerintah, diharapkan tunggakan BBM TNI AL dapat dibereskan demi kelancaran operasional dan menjaga keamanan laut Indonesia.
