Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pedagang yang secara sepihak menaikkan harga pangan. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (6/3). Dalam kesempatan itu, Andi menunjukkan sikap tegas terhadap praktik spekulatif yang dinilai dapat merugikan konsumen, terutama di tengah kondisi stok pangan yang saat ini surplus.
Andi Amran menjelaskan bahwa Indonesia mengalami surplus pangan, sehingga tidak seharusnya ada alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga. “Sekarang, insyaallah, stok kita banyak, tidak ada alasan menaikkan harga. Minyak goreng yang paling penting dengan beras, itu produksi kita lebih dari cukup,” ungkapnya. Ancaman yang disampaikan mencakup tindakan penyegelan terhadap pedagang yang terbukti melanggar aturan, serta potensi pencabutan izin dagang.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga pangan. Menurutnya, saat ini menjadi kesempatan untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. Jika terdapat pelanggaran, Mentan bahkan tidak segan-segan untuk menindak tegas pedagang yang berupaya memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan secara tidak adil.
Dalam perkembangan lain, meskipun Indonesia memiliki stok pangan yang melimpah, Andi Amran mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan opsi ekspor. Salah satu pasar potensial adalah Amerika Serikat yang saat ini mengalami kekurangan pasokan. “Kita tertarik (ekspor ke AS), tetapi kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri karena ada pangan bergizi, fokus. Kalau berlebih, kita ekspor,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan kebutuhan dalam negeri tidak terabaikan.
Sebagai langkah proaktif, Andi juga menyatakan bahwa kerjasama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) akan dilakukan untuk mengawasi dan menjaga kestabilan harga pangan. Ini diharapkan dapat mencegah fluktuasi harga yang merugikan konsumen dan menjaga aksesibilitas pangan yang terjangkau.
Dalam situasi saat ini, menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan yang cukup dan stabilitas harga menjadi prioritas utama pemerintah. Andi Amran juga membeberkan berbagai langkah strategis yang akan dilakukan dalam mempertahankan surplus pangan ini, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan harga.
Semua ini dilakukan dengan satu tujuan: memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses pangan yang cukup dan terjangkau. Sementara itu, keluhan dari masyarakat terkait kenaikan harga pangan pun menjadi perhatian utama bagi pemerintah, terutama menjelang momen-momen penting seperti hari raya dan perayaan lainnya yang biasanya diiringi dengan kenaikan permintaan pangan.
Dalam konteks ini, para pedagang dan pengecer diharapkan bisa berperan aktif menjaga stabilitas harga. Dengan adanya ancaman sanksi dari pemerintah, diharapkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku pasar dapat meningkat, sehingga masyarakat dapat menikmati pangan yang layak tanpa mengalami tekanan dari harga yang tidak wajar.
Situasi stok pangan surplus yang dialami Indonesia saat ini menjadi kesempatan emas untuk memperkuat sektor pertanian dan keamanan pangan. Melalui kebijakan yang tegas dan tindakan nyata, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pangan yang cukup dan berkualitas.
