Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita puluhan sepeda motor mewah dan sepeda dalam kasus dugaan suap terkait dengan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang melibatkan pengurusan perkara dalam sistem peradilan di Indonesia.
Pada hari Minggu, 13 April 2025, sebanyak 21 unit sepeda motor mewah diperlihatkan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Motor-motor yang disita mencakup berbagai merek ternama, seperti Harley Davidson, Triumph, Vespa, Italjet, BMW, dan Norton. Selain itu, Kejagung juga menyita tujuh unit sepeda, termasuk merek BMC dan Lynskey.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menjelaskan, sepeda motor tersebut merupakan hasil dari penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di bawah naungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). “Baru saja kami menerima 21 unit sepeda motor,” ungkap Harli kepada wartawan saat konferensi pers.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini merupakan bagian dari dugaan suap atau gratifikasi terkait putusan lepas (ontslag) yang diberikan kepada beberapa pelaku usaha dalam proses ekspor CPO. Penyidik Kejagung mendalami sejumlah perkara yang melibatkan korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berpotensi mengakibatkan kerugian besar bagi negara.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menyita empat mobil mewah dari tersangka yang terlibat dalam kasus serupa. Mobil-mobil tersebut terdiri dari merek terkenal seperti Ferrari, Nissan GTR, Mercedes-Benz G Class, dan Lexus. Penyitaannya dilakukan di kediaman salah satu tersangka bernama Aryanto. Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menyatakan bahwa semua barang bukti akan diungkap secara mendetail dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Harli Siregar juga menambahkan, informasi mengenai kepemilikan sepeda motor dan sepeda yang disita masih dalam proses penyidikan. “Nanti akan disampaikan secara komprehensif dari siapa pemiliknya, karena barang bukti yang diperoleh bukan hanya ini. Ada terkait uang, dokumen, dan sebagainya,” jelasnya.
Kasus dugaan suap terkait ekspor CPO ini telah menyeret sejumlah pejabat dan tokoh hukum, termasuk hakim dan advokat. Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku korupsi serta memperbaiki citra sistem peradilan di Indonesia.
Melihat proyeksi perkembangan kasus, kejaksaan terus memanggil saksi-saksi, termasuk dua hakim yang diduga terlibat. Mereka diharapkan hadir untuk memberikan klarifikasi seputar proses hukum yang berlangsung.
Kejagung juga menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi, terutama dalam pengurusan perkara di lembaga peradilan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, yang merupakan kunci untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Kejagung berharap dengan penyitaan barang-barang bernilai tinggi tersebut, akan tercapai pengembalian aset yang dirugikan oleh pemerintah. Proses hukum berikutnya diharapkan membawa kejelasan lebih mengenai jaringan korupsi yang ada dalam sektor CPO, yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar global.
