Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia telah menuntaskan proyek Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Cikarang, Jawa Barat. Proyek ini menandai langkah besar dalam penguatan infrastruktur digital nasional dan merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis. Pembangunan PDN-1, yang dimulai dengan peletakan batu pertama pada Oktober 2022, kini telah berhasil mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO) setelah hampir tiga tahun.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian penting dari upaya Indonesia untuk mempercepat transformasi digital. Dalam sebuah pernyataan, ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Prancis atas dukungan dalam penyelesaian proyek ini. “Kerja sama ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan kolaborasi dalam bidang teknologi digital. Hubungan erat antara kedua negara menunjukkan komitmen kita untuk saling mendukung dan mendorong inovasi,” ungkap Meutya Hafid.
Dalam mendukung keamanan dan keandalan PDN, Kementerian Komdigi telah bermitra dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memastikan perlindungan data yang optimal. Fasilitas PDN dirancang dengan standar Tier 4, menjadikannya salah satu pusat data paling aman di tingkat global.
Pembiayaan untuk proyek ini berasal dari bantuan Pemerintah Prancis, yang mencakup 85 persen dari total anggaran, serta alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 15 persen. Meutya Hafid menekankan bahwa PDN akan berfungsi sebagai konsolidasi dan interoperabilitas data yang digunakan pemerintah, menggantikan lebih dari 2.700 pusat data yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia.
Dari informasi yang terhimpun, fasilitas ini akan memiliki kapasitas prosesor sebesar 40 petabyte dan memori mencapai 200 terabyte. Dengan dukungan daya sebesar 20 megawatt yang dapat dinaikkan menjadi 80 megawatt, PDN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data yang terus meningkat di pemerintahan. Proyek ini juga diyakini dapat menghasilkan efisiensi dalam pengelolaan data, mendukung layanan e-government, serta menghasilkan Satu Data Indonesia untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika sebelumnya, Johnny G Plate, proses pengadaan dan pembangunan PDN telah melalui sejumlah tahapan yang panjang, terutama mengingat adanya tantangan yang dihadapi selama masa pandemi Covid-19. “Diskusi yang kami lakukan selama masa sulit ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menghadapi tantangan global,” ujarnya.
Selain memberi manfaat bagi dalam pengelolaan data pemerintahan, Meutya Hafid juga berharap kehadiran PDN akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. “Dengan adanya PDN, kami dapat memastikan bahwa kendaraan inovasi yang dibangun bersama dengan Prancis akan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap layanan digital,” jelasnya.
Pembangunan Pusat Data Nasional merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh data pemerintah yang saat ini tersebar melalui lebih dari 27.000 aplikasi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih dalam pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi biaya. Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lebih baik.
Dalam kunjungan bilateral yang dilakukan jelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia yang direncanakan pada Mei 2025, diharapkan akan ada lebih banyak peluang kerja sama antara kedua negara, khususnya dalam bidang teknologi digital. Menteri Laurent Saint-Martin dari Prancis juga menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki sejarah yang kuat dan diharapkan dapat menghasilkan pertukaran pengetahuan serta inovasi yang saling menguntungkan. Keberhasilan pembangunan PDN ini menjadi bukti nyata kekuatan kolaborasi yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat di kedua negara, serta merencanakan masa depan digital yang lebih terintegrasi.
