Tanggapannya terhadap isu “matahari kembar” yang mencuat, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tenang dan optimistis. Dalam sebuah pernyataan resmi, Prabowo menyatakan bahwa ia tidak merasa terganggu oleh kunjungan silaturahmi para menteri di Kabinet Merah Putih yang menemui Presiden ke-7 Joko Widodo saat Lebaran 2025. Menurutnya, isu terkait silaturahmi tersebut tidak relevan dan tidak akan mempengaruhi hubungan baik antara dirinya dan Jokowi.
“Silaturahmi adalah tradisi yang penting, terutama saat momen Lebaran. Kami menghormati tradisi ini dan menganggapnya sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan,” ujar Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham memberikan kritik terhadap pihak-pihak yang berusaha menggiring isu pertemuan menteri Prabowo dengan Jokowi ke dalam konteks politik. Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut cenderung memecah belah dan tidak memiliki dasar yang kuat.
Pemerhati politik juga mencatat bahwa situasi ini berpotensi menciptakan ketegangan antara para menteri yang berada di bawah Prabowo dan Jokowi, meskipun Prabowo berusaha menegaskan bahwa hubungan mereka tetap solid. Ini sejalan dengan upaya mantan Presiden Jokowi yang masih berperan aktif dan memberikan masukan dalam kebijakan pemerintah saat ini.
Di sisi lain, isu lain yang turut menjadi sorotan adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter di Persada Hospital Malang. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Malang mengecam keras tindakan tersebut. Ketua IDI Kota Malang, Sasmojo Widito, menyatakan bahwa dokter harus menjalankan profesinya dengan profesional dan mematuhi berbagai norma yang berlaku. Kasus ini mencakup dugaan pelecehan seksual yang telah menarik perhatian publik dan digambarkan sebagai pelanggaran serius terhadap etika profesi medis.
Dalam pukulan lain terhadap PDI Perjuangan, mantan kader Tia Rahmania baru-baru ini memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan bahwa Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024. Kemenangan ini bagi Tia dianggap sebagai langkah untuk membersihkan namanya setelah dipecat oleh partai, dan mencoba memperjuangkan etika politik yang lebih baik.
Isu politik dan hukum juga menyentuh rencana pertemuan lanjutan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ahmad Muzani menyatakan bahwa waktu dan lokasi pertemuan sepenuhnya tergantung pada kesepakatan personal antara Prabowo dan Megawati. Ini mengindikasikan adanya niat baik untuk melanjutkan komunikasi antara kedua tokoh politik, meskipun detail lebih lanjut belum diumumkan.
Sementara itu, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengambil langkah hukum dengan melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri akibat dugaan pencemaran nama baik. Pihak kuasa hukum Ridwan menjelaskan bahwa Lisa telah membuat tuduhan tanpa bukti, yang merugikan nama baik kliennya. Ini merupakan langkah tegas dari Ridwan untuk memperjuangkan hak-haknya di tengah permasalahan hukum yang berkembang.
Isu-isu yang berkembang saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam politik dan hukum di Indonesia. Tuduhan, silaturahmi, dan langkah-langkah hukum menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar mengenai bagaimana relasi antar tokoh politik dan etika dalam praktik hukum terus terjalin. Penanganan setiap isu ini akan menjadi perhatian banyak kalangan, seiring dengan perkembangan situasi politik di Tanah Air.
