Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengusulkan penghapusan aturan kuota impor yang dinilai menghambat pengusaha dalam menjalankan bisnis mereka. Dalam sebuah acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Jakarta pada 8 April 2025, Prabowo menegaskan bahwa regulasi yang mengikat tersebut telah mengakibatkan proses bisnis yang tidak efisien dan merugikan para pelaku usaha.
“Siapa mau impor daging, silakan! Siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silakan! Buka saja (keran impor). Rakyat kita pandai kok,” demikian pernyataan Prabowo. Ia juga mengkritik adanya persetujuan teknis (pertek) yang selama ini dianggap menghambat gerak pengusaha. Ia menegaskan bahwa semua persetujuan tersebut seharusnya tidak boleh berjalan tanpa restu dari presiden.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan tanggapan positif terhadap usulan Prabowo. Ia berpendapat bahwa penghapusan kuota impor bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara. “Karena kuota itu tidak memberikan penerimaan negara, menambah beban transaksi, dan menimbulkan ketidaktransparan,” ucapnya. Menurutnya, dengan menghilangkan kuota, tata niaga dan perizinan impor akan disederhanakan menggunakan teknologi informasi.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa penghapusan kuota akan berkontribusi pada perbaikan aspek impor dan ekspor Indonesia. Ia mengungkapkan rencana untuk menggeser pengawasan yang semula berada di perbatasan, menuju sistem post border dengan National Logistics Ecosystem (NLE), sehingga semua transaksi logistik dapat dilakukan dengan cara yang lebih digital dan efisien. “Saat ini, 53 pelabuhan dan 7 bandaran sudah terkoneksi dengan NLE, sehingga seluruh transaksi itu jauh lebih cepat dan pasti,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan juga akan menerapkan sistem hyco x-ray. Sistem ini memungkinkan petugas Bea dan Cukai untuk melihat muatan setiap kontainer tanpa harus membongkarnya, sehingga proses pemeriksaan bisa berlangsung lebih cepat dan transparan. “Kita juga akan melakukan harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan serta kepabeanan untuk aktivitas impor dan ekspor,” tambahnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Prabowo memperhatikan tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama terkait tarif impor yang tinggi, seperti dari Amerika Serikat yang mencapai 32 persen. Dia menilai bahwa kebijakan proteksi yang diterapkan oleh negara lain, termasuk kebijakan Presiden AS Donald Trump, bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk lebih efisien dalam berbisnis. “Ini benar-benar kesempatan,” ujarnya.
Prabowo juga menyoroti bahwa skema kuota impor selama ini lebih menguntungkan sejumlah perusahaan tertentu, yang justru menciptakan ketidakadilan di pasar. “Kuota impor selama ini menjadi permainan. Sudahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jangan pakai-pakai praktik itu lagi!” tegasnya. Sebagai langkah kongkrit, Prabowo menuntut agar persetujuan teknis dikeluarkan kementerian harus dengan izin presiden, untuk menghindari adanya permainan dalam proses bisnis.
Usul penghapusan kuota impor ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat daya saing industri lokal. Berbagai langkah yang disampaikan oleh Prabowo dan dukungan Sri Mulyani diharapkan akan membawa perubahan signifikan bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Sementara itu, komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perdagangan dan logistik dalam rangka memfasilitasi pengusaha menunjukkan keseriusan dalam mendukung kemajuan ekonomi nasional. Dengan demikian, usulan penghapusan kuota impor bisa menjadi titik awal untuk mengukuhkan Indonesia sebagai salah satu pemain penting di pasar internasional tanpa terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan.
