Polisi Periksa Saksi Hari Ini dalam Kasus Penggelapan Dana MBG

Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan hari ini memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan penggelapan dana operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Proses pemeriksaan ini melibatkan dua pihak utama: pihak terlapor yang berinisial MBN dan korban sekaligus pelapor, Ira. Kejadian ini memicu perhatian publik terkait transparansi pengelolaan dana sosial.

Kuasa hukum dari Ira, Danna Harly, memberikan informasi bahwa saksi-saksi tersebut telah hadir di Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan tentang dugaan penggelapan dana yang mencapai hampir Rp 1 miliar, tepatnya Rp 975,38 juta. “Terlapor (MBN) dan korban (Ira) diperiksa hari ini di Polres Jaksel,” kata Danna di Jakarta, Jumat (18/4/2025), seperti yang dilansir dari Antara.

Dapur MBG sendiri telah kembali beroperasi sejak Kamis (17/4/2025). Namun, laporan yang diajukan oleh Ira tetap berlanjut dan belum dicabut, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Laporan tersebut tercatat dengan nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, yang diajukan pada Kamis (10/4/2025) pukul 14.11 WIB.

Ira menjelaskan bahwa ia sempat menjalin kerja sama dengan pihak yayasan serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata sejak Februari hingga Maret 2025. Dalam periode kerja sama ini, Ira berhasil menyediakan sekitar 65.025 porsi makanan, yang dibagikan dalam dua tahap distribusi. Awalnya, nilai kontrak ditetapkan sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, perubahan harga sempat terjadi dengan sebagian nilai kontrak diubah menjadi Rp 13.000, yang diklaim telah disepakati sejak Desember 2024, sebelum kontrak ditandatangani.

Permasalahan mulai muncul ketika pembayaran untuk tahap kedua dari kerjasama tersebut tidak dilakukan. Ira merasa kurangnya transparansi dan komunikasi dari pihak yayasan dan SPPG berkontribusi pada ketidakpastian tersebut. Hal ini akhirnya membuat Ira memutuskan untuk menghentikan kerja sama dan mengambil langkah hukum atas dugaan penggelapan yang terjadi.

Dari pemeriksaan hari ini, polisi berharap untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari kedua belah pihak untuk melanjutkan proses penyelidikan. Dugaan penggelapan dana sosial, terutama yang berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, menjadi isu penting yang harus diungkap tuntas, mengingat dampaknya yang luas bagi komunitas yang membutuhkan.

Kepolisian juga menerapkan pendekatan yang cermat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, termasuk pendalaman terhadap pengelolaan dana yang telah dilakukan. Sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mencerahkan mengenai aliran dana serta peruntukkannya.

Penggelapan dana dalam program sosial seperti Dapur Makan Bergizi Gratis ini memunculkan keprihatinan di tengah masyarakat. Program yang seharusnya membantu dan memberikan manfaat langsung kepada mereka yang membutuhkan justru tersandung masalah hukum. Masyarakat pun berharap agar pihak kepolisian dapat menuntaskan kasus ini secara transparan dan adil sehingga ke depan tidak ada lagi kejadian serupa yang merugikan.

Dengan perkembangan yang terjadi, masyarakat Kalibata dan sekitarnya akan terus memantau jalannya penyelidikan kasus ini. Keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial menjadi harapan banyak pihak agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan tanpa adanya penyalahgunaan.