Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) baru-baru ini mencuri perhatian publik, terutama menjelang persetujuan yang diharapkan bisa terjadi dalam waktu dekat. RUU ini mencakup sejumlah perubahan signifikan yang menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Berikut adalah poin-poin penting yang disoroti dari RUU TNI yang perlu dipahami oleh publik.
Pertama, perluasan jabatan sipil bagi TNI menjadi sorotan utama. Dalam revisi ini, perwira aktif TNI diperkenankan untuk menjabat di enam kementerian dan lembaga baru, selain sepuluh kementerian yang telah ditentukan sebelumnya. Kementerian yang dimaksud antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Hal ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi prajurit dalam berkontribusi di ranah sipil.
Kedua, RUU ini juga mencakup penambahan batas usia pensiun bagi prajurit. Pasal 43 mengatur bahwa bintara dan tamtama akan pensiun pada usia 55 tahun, sementara perwira dapat pensiun hingga usia 62 tahun, tergantung pangkat. Untuk jenderal berbintang empat, batas usia pensiun dapat disesuaikan dengan keputusan presiden. Hal ini menciptakan ruang bagi tenaga yang lebih berpengalaman untuk terus berkontribusi dalam TNI.
Selanjutnya, RUU TNI mengubah kedudukan TNI. Dalam versi sebelumnya, TNI berada di bawah presiden dan Departemen Pertahanan untuk mengatur strategi militer dan administrasi. Dengan RUU yang baru, TNI akan berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, hal ini dianggap akan membawa perubahan yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan kekuatan militer nasional.
Ketiga, penambahan kewenangan dan tugas TNI merupakan aspek lain yang signifikan. Tugas operasi militer selain perang (OMSP) akan bertambah dari 14 menjadi 17. Penambahan ini bertujuan untuk memperluas peran TNI dalam menyelesaikan masalah non-militer, di antaranya berkaitan dengan narkoba dan keamanan siber. Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, menekankan pentingnya tugas tambahan ini agar TNI bisa lebih adaptif terhadap tantangan yang berkembang di masyarakat.
Meskipun terdapat sejumlah perubahan positif, RUU TNI juga mengundang kritik. Beberapa elemen masyarakat menilai bahwa perluasan kewenangan TNI dalam kehidupan sipil perlu dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk terus memantau perkembangan dan implementasi RUU ini.
RUU TNI, yang saat ini menunggu persetujuan akhir di DPR, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi TNI dalam melaksanakan tugasnya. Dengan perubahan-perubahan ini, diharapkan TNI semakin mampu untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan negara serta kedaulatan Republik Indonesia. Penjelasan mengenai poin-poin penting ini menunjukkan bagaimana RUU TNI tidak hanya berdampak pada organisasi militer, tetapi juga pada aspek sipil dalam pengelolaan negara, sehingga menjadi topik yang sangat relevan untuk dibahas dan dipahami oleh publik.
