Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap ancaman dan teror yang dialami oleh jurnalis dari media Tempo. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana, partai ini menekankan pentingnya independensi dan perlindungan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Ancaman tersebut dianggap sebagai refleksi dari ketidakmampuan pihak-pihak tertentu dalam menerima kritik serta informasi yang faktual. “Kami mengecam segala bentuk kekerasan, ancaman, atau teror terhadap jurnalis, karena kebebasan pers adalah hak yang harus dilindungi. Tanpa itu, demokrasi akan terkikis,” ujar Nadya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/3/2025).
Kejadian teror ini menjadi sorotan utama, khususnya setelah jurnalis Tempo menjadi sasaran intimidasi dengan aksi-aksi yang mencederai nilai-nilai kebebasan berpendapat. Nadya menegaskan bahwa tanpa adanya perlindungan bagi wartawan, mereka tidak akan mampu melakukan tugasnya secara efektif. Keberanian para jurnalis untuk mengungkapkan kebenaran sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu.
PKB menyerukan agar pemerintah segera melakukan penyelidikan tuntas terhadap kasus teror ini. Selain sebagai bentuk tanggung jawab negara, hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi keamanan di tanah air harus menjadi prioritas agar masyarakat merasa terlindungi. “Rasa aman adalah salah satu prasyarat stabilitas sosial,” tambahnya. Nadya juga memperingatkan bahwa situasi sosial yang dikelilingi oleh ketakutan dapat mengganggu kepercayaan investor terhadap pemerintah, yang pada gilirannya akan memperlambat upaya pemulihan ekonomi nasional.
PKB berkomitmen untuk terus mendukung kebebasan pers dan akan berjuang agar setiap individu memiliki hak untuk mengakses informasi yang jujur dan berkualitas. Nadya meminta semua pihak untuk secara aktif berperan dalam menjaga kebebasan pers di Indonesia, sebagai salah satu pilar utama demokrasi. “Kebebasan pers adalah harga mati bagi demokrasi kita. Tidak ada tempat bagi siapa pun yang mencoba membungkam suara rakyat atau menghalangi informasi yang seharusnya sampai kepada publik,” tegasnya.
Dalam konteks ini, PKB juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga iklim kebebasan pers agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap transparan dan akurat. Nadya menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, semua pihak harus bersama-sama membangun suatu ekosistem yang mendukung kebebasan berpendapat. “PKB akan selalu berdiri di garis depan untuk mempertahankan hak masyarakat mendapatkan informasi yang bebas dan jujur, serta melawan segala bentuk upaya pengekangan terhadap kebebasan pers,” sambungnya.
Dalam setiap perkembangan berita, penting bagi publik untuk memahami bahwa kebebasan pers bukan hanya soal media semata, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan informasi. Jika kebebasan ini terancam, maka secara langsung juga akan mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Ancaman yang dihadapi oleh jurnalis perlu diatasi dengan langkah-langkah yang tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap media tidak terganggu.
PKB menekankan bahwa dalam suasana demokrasi yang sehat, pers memiliki peranan penting sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan. Tanpa adanya kebebasan pers, potensi untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Oleh karena itu, pelindungan terhadap jurnalis adalah langkah awal yang harus diambil untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
