
Perum Bulog, badan usaha milik negara yang bertugas dalam pengadaan dan penyaluran beras, telah menetapkan target ambisius untuk menyerap sebanyak 3 juta ton beras guna memenuhi kebutuhan nasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras serta memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi IV DPR pada Selasa (4/2/2025), Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menjelaskan bahwa rencana pengadaan gabah dan beras dirancang sesuai dengan potensi pangan yang ada di setiap wilayah kerja Bulog. “Kami telah menyusun strategi berbasis wilayah agar pengadaan ini dapat maksimal,” ungkap Wahyu.
Strategi pengadaan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk petani dan asosiasi petani. Bulog berkomitmen untuk meningkatkan sinergi di tingkat kantor wilayah dan kantor cabang. Salah satu bentuk kerja sama yang akan dikembangkan adalah kemitraan dengan kelompok tani serta gabungan kelompok tani, serta menggunakan jasa mitra maklun untuk mendukung pengolahan beras lokal.
Untuk memastikan ketersediaan gabah, Perum Bulog membentuk posko pengadaan di setiap kantor wilayah dan cabang. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat proses penyerapan hasil panen. “Kami juga mengerahkan tim jemput gabah yang bekerja sama dengan liaison officer agar proses penyerapan lebih efisien,” tambahnya. Dukungan dari jajaran TNI dan Polri juga terlibat untuk memberikan pengamanan dan mendukung serapan gabah secara langsung di lapangan.
Dalam melaksanakan pengadaan, Bulog akan melakukan pembelian Gabah Kering Panen (GKP) yang akan diolah menjadi beras di sentra pengolahan padi. Rencana ini tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga memastikan harga gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Wahyu menjelaskan bahwa proses mandi dilakukan di sentra pembelian GKP yang dipasang spanduk sebagai bentuk aksesibilitas bagi petani untuk menjual hasil panennya.
Terkait infrastruktur, Bulog memiliki kapasitas penggilingan resmi sebesar 751 ribu ton per bulan, yang memungkinkan potensi pengadaan selama masa tanam pertama (MT1) mencapai 675 ribu ton. Hal ini menunjukkan kesiapan Perum Bulog dalam mendukung proses pengadaan beras secara menyeluruh.
Dalam mendukung pengadaan beras, Perum Bulog juga melakukan kemitraan dengan mitra penggilingan padi (MPP) sesuai dengan ketentuan Badan Pangan Nasional. Dalam usaha ini, harga beras yang ditawarkan mencapai Rp12.000 per kilogram, menciptakan platform yang adil baik untuk petani maupun konsumen.
Sebagai tambahan, Bulog telah menjalin kerja sama dengan 1.294 mitra aktif, di mana beras yang dibeli langsung diterima di depan pintu Gudang Perum Bulog. Mitra juga melakukan pembelian GKP dari petani sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan.
Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, Perum Bulog menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani sambil memastikan bahwa kebutuhan beras nasional dapat terpenuhi. Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya ekstra yang diambil oleh Perum Bulog dalam menghadapi tantangan pangan di Indonesia, sebuah langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.