Badan pangan PBB baru-baru ini mengungkapkan bahwa persediaan makanan di Jalur Gaza saat ini hanya cukup untuk mempertahankan dapur umum dan toko roti selama kurang dari dua minggu. Krisis ini muncul setelah Israel mengambil langkah untuk menghentikan pengiriman pasokan makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan barang kebutuhan lainnya ke wilayah tersebut. Berbagai faktor memperburuk situasi, di antaranya pengetatan blokade yang ditegaskan Israel sebagai upaya untuk menekan kelompok Hamas agar menerima gencatan senjata alternatif setelah lebih dari enam minggu gencatan senjata yang rapuh.
Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Program Pangan Dunia (WFP), disebutkan bahwa meskipun persediaan pangan menghadapi penurunan, mereka harus memprioritaskan pengiriman makanan kepada penduduk. Badan PBB itu juga mencatat bahwa persediaan bahan bakar yang ada saat ini hanya akan bertahan beberapa minggu ke depan, mengingat tingginya permintaan dari masyarakat. Saat ini, warga Gaza mengalami lonjakan harga pangan akibat banyaknya pembelian untuk menyetok kebutuhan, menyusul pengumuman bahwa Israel akan memperketat blokade.
Setelah lebih dari 16 bulan menghadapi konflik berkepanjangan, penduduk Gaza saat ini bergantung sepenuhnya pada pasokan makanan dan bantuan lainnya yang dikirimkan melalui truk. Banyak warga yang terkekang di rumah mereka, mengungsi dari tempat tinggal asli mereka, dan memerlukan bantuan untuk mendapatkan tempat berlindung yang layak.
Kritik terhadap penghentian bantuan kemanusiaan ini semakin meluas. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan berdasarkan hukum internasional. Keberadaan blokade yang sangat ketat ini menyebabkan banyak penduduk terpaksa menghadapi krisis kemanusiaan yang mendalam dan mendesak.
Di tengah situasi yang memburuk ini, beberapa pemimpin Arab baru-baru ini mengadopsi rencana untuk membangun kembali Jalur Gaza. Rencana yang dihasilkan dari pertemuan puncak di Kairo ini disambut baik oleh beberapa warga Palestina, termasuk Atef Abu Zaher dari Khan Younis, yang menyatakan kepuasannya terhadap keputusan yang diambil. “Kami berpegang teguh pada tanah kami,” ujarnya, mencerminkan harapan masyarakat yang ingin melihat wilayah mereka pulih dari kehancuran akibat konflik yang berkepanjangan.
Rencana tersebut juga dianggap sebagai alternatif dari usulan kontroversial mantan Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya mengusulkan pemindahan sejumlah besar warga Palestina dari Gaza ke negara lain dan mempersempitnya menjadi tujuan wisata pantai. Ini menunjukkan adanya upaya dari negara-negara Arab untuk memberikan dukungan konkret bagi rakyat Palestina di tengah kesulitan yang mereka hadapi.
Dalam situasi yang semakin mendesak ini, perlunya bantuan pangan dan kemanusiaan menjadi sangat penting. Lembaga-lembaga internasional dan negara-negara yang peduli diharapkan dapat memberikan respons yang lebih cepat dan efektif agar warga Gaza, yang saat ini terjebak dalam situasi kritis, bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pangan dan kebutuhan dasar lainnya.
Dengan harapan masyarakat Gaza dan upaya dari para pemimpin Arab untuk merumuskan rencana pembangunan kembali, masa depan wilayah ini bisa terbuka kembali, meskipun diperlukan waktu dan komitmen yang serius untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan bagi warganya.
