Perang melawan narkoba yang dicanangkan oleh mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, hingga saat ini menyisakan kontroversi yang mendalam. Dalam periode kepemimpinannya dari 2016 hingga 2022, Duterte meluncurkan kampanye keras terhadap narkoba yang telah menewaskan ribuan orang, termasuk ratusan di antara mereka yang diduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba. Melalui pendekatan yang sangat agresif, Duterte mengklaim bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk memerangi kejahatan yang telah merajalela di negara itu.
Salah satu poin penting dalam strategi Duterte adalah penggunaan kekerasan sebagai alat untuk menekan aktivitas narkotika. Menurut data yang diperoleh dari berbagai sumber, kampanye ini telah menyebabkan lebih dari 30.000 kematian. Banyak pihak menilai bahwa angka tersebut lebih tinggi dari yang dilaporkan secara resmi, dan dalam banyak kasus, pelaksanaan penegakan hukum tidak mengikuti prosedur yang benar, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Meskipun Duterte mempromosikan kampanye ini sebagai langkah untuk menyelamatkan generasi muda Filipina dari pengaruh buruk narkoba, banyak kritik yang menyebutkan bahwa pendekatan ini tidak efektif dan justru menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Amnesty International dan Human Rights Watch, dua organisasi hak asasi manusia terkemuka, telah secara terbuka mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan selama kampanye ini.
Salah satu aspek yang mencolok dari pendekatan Duterte adalah peran serta polisi dan militer dalam tindakan penegakan hukum. Sering kali, mereka bertindak di luar batas hukum, dengan menganggap mereka memiliki kebebasan penuh untuk menindak siapa saja yang dicurigai terlibat dalam narkotika. Data menunjukkan bahwa banyak dari kasus-kasus ini ditangani tanpa proses hukum yang adil, menciptakan lingkungan impunitas bagi pelanggaran hak asasi manusia.
Duterte juga berupaya menggalang dukungan publik melalui retorika yang tajam terhadap narkoba. Ia mengklaim bahwa narkotika adalah “musuh negara” dan bahwa tindakan tegas harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan, “Jika kalian tidak ingin dibunuh, jangan terlibat dalam narkoba.” Pernyataan ini mencerminkan sikapnya yang dianggap mengabaikan aspek kemanusiaan dalam urusan penegakan hukum.
Namun, tak semua orang setuju dengan pendekatan Duterte. Banyak warga Filipina merasa bahwa kampanye ini lebih mementingkan kekerasan ketimbang rehabilitasi ataupun pendidikan tentang narkoba. Sejumlah organisasi masyarakat sipil telah bersuara menentang kebijakan ini, menyerukan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada perlindungan hak asasi manusia. Mereka menekankan bahwa ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi di Filipina turut berkontribusi pada masalah narkoba yang semakin serius.
Dalam konteks luar negeri, kebijakan Duterte menarik perhatian dunia internasional. Negara-negara seperti Uni Eropa dan Kanada telah memberikan kritik keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kampanye ini. Beberapa negara bahkan mempertimbangkan untuk mengajukan sanksi terhadap pemerintah Filipina akibat tindakan yang dinilai brutal dan melanggar hukum internasional.
Saat ini, pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos Jr. berusaha merespons kritikan ini dengan menyatakan komitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan manusiawi. Namun, bayang-bayang kebijakan keras Duterte masih membayangi, dan tantangan untuk mengatasi masalah narkoba di Filipina tetap besar. Banyak yang berharap bahwa pendekatan baru dapat mengubah arah pertempuran melawan narkoba dari kekerasan menuju pemulihan dan pendidikan.
Meski Duterte telah meninggalkan kursi kepresidenan, dampak dari kebijakannya akan terus terasa. Perdebatan mengenai cara yang tepat untuk menangani masalah narkoba di Filipina berlanjut, menunjukkan kompleksitas isu yang tidak hanya mengenai penegakan hukum, tetapi juga hak asasi manusia dan keadilan sosial.
