Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 memutuskan untuk menghapus atau memblokir sejumlah bantuan sosial (bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai apa saja penyebab dibalik keputusan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan.
Pertama, salah satu alasan utama mengapa KPM bisa kehilangan bantuan adalah tidak memenuhi syarat penerima bansos. Pemerintah telah menetapkan serangkaian kriteria yang ketat. KPM yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria berikut dapat dicabut statusnya:
1. Tidak memiliki e-KTP yang sah.
2. Tidak terdaftar dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai data kelurahan setempat.
3. Anggota keluarga merupakan pegawai negeri, TNI, Polri, atau pegawai perusahaan BUMN/BUMD.
4. Sudah menerima bantuan lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), BLT subsidi gaji, atau Kartu Prakerja.
Kedua, kepemilikan aset dan kondisi finansial yang dianggap tidak sesuai juga menjadi faktor pencabutan bansos. Pemerintah akan mengevaluasi kondisi ekonomi penerima bansos secara berkala. Jika KPM ditemukan memiliki peningkatan ekonomi, bansos dapat dicabut. Beberapa indikator yang bisa menjadi pertimbangan adalah:
1. Memiliki kendaraan pribadi dengan cicilan.
2. Mempunyai asuransi swasta.
3. Memiliki properti layak huni.
4. Menerima penghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR).
Perubahan status keluarga juga dapat memengaruhi kelangsungan bansos. Misalnya, jika anak dalam keluarga telah melewati batas usia yang ditentukan untuk penerima bantuan atau jika kepala keluarga yang sebelumnya tidak bekerja kini telah mendapatkan pekerjaan tetap, status penerimaan bantuan bisa direvisi. Selain itu, jika penerima bansos meninggal dunia atau pindah tanpa memperbarui data, hal ini juga akan memengaruhi kelanjutan bantuan.
Kesalahan administrasi dan pendataan juga menjadi salah satu penyebab penting. Berbagai masalah yang sering muncul antara lain:
1. Nomor Kartu Keluarga (KK) yang duplikat.
2. Perbedaan data antara nama di KTP dan sistem administrasi kependudukan.
3. Kesalahan dalam proses input data yang menyebabkan identitas penerima menjadi tidak terverifikasi.
Bagi penerima bansos yang terdaftar dalam program bantuan lain, ada risiko pencabutan bansos PKH. Jika seorang KPM mendapat bantuan dari program lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), BLT Dana Desa, atau program bansos provinsi, maka otomatis ada kemungkinan bansos PKH-nya dihentikan.
Dalam proses distribusi, ada pula kasus di mana bansos tidak tersalurkan dengan baik. Alasan umum yang mengakibatkan hal ini adalah:
1. Alamat penerima yang tidak lengkap atau tidak valid.
2. Aduan dari masyarakat yang menginfokan bahwa penerima telah berpindah domisili atau meninggal.
3. Bantuan yang sebelumnya gagal disalurkan, yang menyebabkan nama penerima dihapus dari daftar pada tahap berikutnya.
Untuk memastikan status sebagai penerima bansos, KPM bisa melakukan pengecekan melalui laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Langkah-langkahnya meliputi memilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP, memasukkan nama, serta melakukan verifikasi dengan kode yang tersedia.
Dalam menghadapi kebijakan ini, penting bagi KPM untuk terus memperbaharui informasi dan memastikan bahwa semua syarat dan data yang dibutuhkan telah dipenuhi. Memahami penyebab utama pemblokiran bansos dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif dalam menjaga status mereka sebagai penerima bantuan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan di tengah berbagai tantangan ekonomi.
