Kebijakan efisiensi anggaran yang diprakarsai oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sorotan positif dari berbagai kalangan, terutama para pengamat ekonomi. Salah satunya adalah Doddy Ariefianto, seorang pengamat ekonomi yang juga merupakan peraih gelar doktoral dalam bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Ia menilai langkah ini sebagai cerminan kesadaran pemerintah mengenai pentingnya menjaga kesehatan perekonomian negara. Dalam keterangannya, Doddy menyatakan bahwa besaran dan arah efisiensi anggaran ini menunjukkan niat pemerintah dalam membangun budaya fiskal yang baru, yang berfokus pada efisiensi, kualitas, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks ini, efisiensi anggaran menjadi langkah strategis yang bertujuan untuk merasionalisasi pengeluaran negara. Doddy menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran diperlukan, pemerintah harus tetap memperhatikan sektor-sektor penting, seperti pendidikan. Ia merujuk pada program subsidi pendidikan, seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang tidak mengalami pemangkasan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, tetap mendapatkan akses pendidikan.
Doddy mengingatkan bahwa pengurangan atau pemangkasan pada program subsidi pendidikan ini bisa berdampak besar. Ia menegaskan, “Dampaknya sangat besar, terutama dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi mendatang.” Dengan adanya dukungan pendidikan, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan mereka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jika program-program ini terpaksa dipangkas, menurut Doddy, akan terjadi konsekuensi yang serius bagi masa depan pendidikan di tanah air.
Lebih lanjut, Doddy menambahkan bahwa subsidi pendidikan, baik UKT maupun KIP, bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. “Mempertahankan program UKT dan KIP adalah keputusan strategis yang tidak hanya berdampak pada penerima manfaat langsung, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan nasional,” ujarnya. Ia merekomendasikan agar pemerintah tetap fokus untuk mempertahankan program-program yang mendukung pendidikan, sebagai langkah penting untuk menghindari potensi kerugian di masa mendatang.
Sebagai respons terhadap efisiensi anggaran yang diusulkan, pemerintah juga menjamin bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer yang bekerja di kementerian dan lembaga. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dengan komitmen tersebut, diharapkan para pegawai honorer tidak akan merasakan dampak negatif dari langkah-langkah efisiensi anggaran yang diambil.
Pentingnya menjaga akses pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan anggaran pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pilar utama bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Doddy Ariefianto menyerukan kepada pemerintah untuk tetap konsisten dalam mempertahankan dan meningkatkan program-program yang terkait dengan pendidikan, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh generasi masa depan.
Sebagai penutup, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah diharapkan dapat membangun budaya fiskal baru yang lebih bijaksana dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan komitmen untuk mempertahankan program-program penting seperti UKT dan KIP, diharapkan Indonesia dapat menciptakan generasi cerdas yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Sejauh ini, langkah efisiensi ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
