Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mencapai prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, dalam acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Bantul. Capaian ini menegaskan dedikasi Pemprov Jateng dalam menerapkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Nilai MCP yang diraih Pemprov Jateng pada tahun ini mencapai 95,56, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 90,80. Peningkatan nilai ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemprov Jateng untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi. "Ini membuktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga ke tingkat kabupaten dan kota terus kita jalankan," kata Taj Yasin.
Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah program pencegahan korupsi yang dicanangkan oleh KPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Program ini terdiri dari delapan area intervensi utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, yaitu:
- Perencanaan
- Penyusunan anggaran
- Pelayanan publik
- Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- Pengadaan barang/jasa
- Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemprov Jateng terus berupaya untuk memperkuat sistem administrasi dalam pengadaan barang dan jasa (APBJ) untuk memastikan proses yang transparan dan menghindari kemungkinan terjadinya praktik korupsi. "Kita tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, hingga gubernur harus memiliki integritas yang tinggi," tegas Taj Yasin.
Apresiasi tinggi juga diberikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beroperasi di lingkungan Pemprov Jateng, serta di kabupaten dan kota lainnya. Taj Yasin menekankan bahwa dedikasi para ASN sangat berperan penting dalam menjaga tren positif integritas pemerintahan. "Insya Allah, ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan meningkatkannya lebih baik lagi," tambahnya penuh optimisme.
Selain Pemprov Jateng, tiga kabupaten lainnya di Jawa Tengah juga mendapat penghargaan dari KPK, yakni Kabupaten Sragen, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Wonogiri. Era baru transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan ini menunjukkan bahwa komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih semakin diperkuat di berbagai daerah di Jawa Tengah. Pencapaian ini tidak hanya diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, tapi juga menjadi contoh bagi provinsi lain untuk mengikuti jejak Pemprov Jateng dalam mengejar tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dengan penghargaan ini, Pemprov Jateng membuktikan bahwa integritas dan transparansi dalam pemerintahan adalah kunci untuk mencapai kepercayaan publik serta menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Upaya ini diharapkan terus diikuti dengan konsisten untuk menjaga dan meningkatkan prestasi yang sudah dicapai, sesuai dengan semangat Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini.
