Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi angka kemiskinan nasional, yang saat ini tercatat sekitar 8,7 persen dari total populasi, atau sekitar 24,8 juta jiwa. Dalam upaya ini, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa target jangka pendek adalah menurunkan prevalensi kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2026. Saat ini, prevalensi kemiskinan ekstrem di Indonesia masih mencapai 0,83 persen pada Maret 2024.
“Instruksi Presiden untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem hingga 0 persen paling lama 2026. Kemudian, kami menargetkan kemiskinan yang saat ini mencapai 24,8 juta jiwa, atau 8,7 persen, bisa diturunkan menjadi maksimal 4,5 persen pada tahun 2029. Harapan kami tentu lebih rendah,” ungkap Cak Imin dalam konferensi pers usai rapat tingkat menteri di Jakarta pada 14 Maret 2025.
Dalam upaya menciptakan kebijakan yang lebih efektif, pemerintah melibatkan dua Menteri Koordinasi dan lebih dari 17 kementerian serta lembaga terkait. Program penanggulangan kemiskinan ini telah berjalan sejak Februari 2025 dan akan berfungsi hingga April 2025, mencakup program Keluarga Harapan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah evaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis data terbaru melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). DTSEN berfungsi sebagai alat untuk mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan sehingga akan ada penyesuaian dalam basis penerima bansos.
Cak Imin menjelaskan bahwa evaluasi ini akan menyebabkan adanya pergeseran dalam penerima bansos, baik dalam hal penambahan maupun pengurangan. “Ada istilah Inclusion Error dan Exclusion Error. Beberapa orang mungkin akan dikeluarkan dari daftar penerima karena sudah tidak memenuhi syarat, sementara yang lainnya mungkin baru dimasukkan,” jelasnya.
Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mengurangi biaya pengeluaran melalui berbagai subsidi. Sejumlah bantuan akan disalurkan untuk meringankan beban biaya dasar seperti listrik dan kebutuhan rumah tangga lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.
Ke depan, Cak Imin menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program ini. “Kami akan terus melakukan rapat untuk memantau efektivitas semua bantuan sosial yang diberikan langsung kepada masyarakat. Ini menjadi langkah kami untuk memastikan bahwa distribusi bantuan tepat sasaran dan berkesinambungan,” tutur Cak Imin.
Dengan adanya pendekatan berbasis data dan kolaborasi antar institusi, pemerintah optimis bahwa target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai. Program-program yang lebih terukur dan dapat dipastikan kepada masyarakat yang membutuhkan diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menghadapi permasalahan kemiskinan di Tanah Air.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan hingga setengahnya serta evaluasi mendalam terhadap penerima bansos yang dilakukan melalui DTSEN, diharapkan dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam kehidupan rakyat Indonesia, terutama mereka yang terjebak dalam garis kemiskinan.
