Jakarta, Octopus – Pemerintah Indonesia semakin serius dalam mengembangkan inovasi di bidang kecerdasan buatan (AI). Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan bahwa ada dua aspek utama yang menjadi prioritas dalam menumbuhkan inovator AI di Tanah Air.
Pertama, pemerintah berfokus pada penguatan infrastruktur pengembangan AI. “Kita harus membangun dua hal, pertama penguatan infrastruktur pengembangan AI dan ekosistem untuk pengembangan infrastruktur AI,” ujar Nezar dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada 25 April 2025.
Kedua, pembuatan cluster penelitian dan pengembangan (R&D) untuk memperkuat kapasitas komputasi. Nezar menekankan bahwa dua aspek ini sangat penting, mengingat Indonesia saat ini masih berada di tahap awal dalam memanfaatkan AI. Sebagian besar aktivitas masih terfokus pada penggunaan AI, tanpa banyak inovasi yang diciptakan di dalam negeri.
Peluang untuk mengembangkan teknologi AI sangat besar. Dengan kemajuan yang pesat, tidak hanya AI generatif yang akan terus berkembang, tetapi juga pengembangan AI untuk pengambilan keputusan mandiri, yang dikenal sebagai “AI agentic.” Oleh karena itu, menciptakan inovator AI di dalam negeri menjadi sangat krusial.
Dalam menjalankan kedua aspek tersebut, pemerintah telah mulai menyusun peta jalan dan regulasi untuk mendorong penelitian dan pengembangan inovasi AI. Regulasinya diharapkan akan berbasis kolaborasi antara sektor industri, universitas, dan komunitas. “Kolaborasi antarpemangku kepentingan juga diperlukan agar dapat mengembangkan teknologi AI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambah Nezar.
Optimisme pemerintah terhadap masa depan AI di Indonesia sangat tinggi. Melalui upaya-upaya ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu negara yang berkontribusi dalam pengembangan AI, yang tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian tetapi juga kemajuan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam konteks regulasi, Nezar mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk memperkuat payung hukum yang ada. Langkah ini bukan hanya sekadar mengeluarkan surat edaran, melainkan juga menyiapkan regulasi yang lebih ketat. “Setelah mengeluarkan surat edaran untuk etika sebagai sebuah prinsip, kita akan buat regulasi yang lebih ketat,” jelasnya. Regulasinya akan melibatkan seluruh ekosistem AI di Indonesia, dan proses pembuatannya akan dilakukan secara dialogis untuk memastikan semua pihak merasa memiliki peraturan ini.
Sebagai langkah awal, pemerintah memang tengah menyusun berbagai strategi untuk membangun infrastruktur pendukung yang kokoh bagi pengembangan AI. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, peningkatan fasilitas riset, penawaran pelatihan bagi calon inovator, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk penelitian di bidang AI.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kecepatan adopsi teknologi AI di Indonesia, Nezar mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan langkah-langkah yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan Indonesia dapat segera menyusul negara-negara lain yang telah lebih maju dalam pemanfaatan AI.
Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem yang tidak hanya mendukung inovasi AI, tetapi juga memastikan bahwa teknologi ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, langkah-langkah yang tepat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen inovasi AI yang berkualitas.
