Komisi IX DPR RI bersama pemerintah terus berupaya memastikan pemenuhan hak-hak pekerja PT Sritex, terutama terkait berbagai keluhan yang diajukan oleh mereka. Salah satu masalah utama yang menjadi perhatian adalah pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tobroni, menyatakan bahwa proses pencairan JHT telah berjalan dengan baik. “Alhamdulillah, proses tersebut telah berjalan baik. Pihak BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa perbaikan, termasuk penambahan petugas, dan kami pastikan semua proses akan selesai sebelum lebaran,” ungkapnya dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu, 15 Maret 2023.
Selain masalah JHT, pemenuhan hak pekerja PT Sritex juga meliputi tunjangan hari raya (THR), pesangon, dan berbagai tunjangan lainnya. Obon menggarisbawahi bahwa DPR akan terus mengawal agar semua hak pekerja dapat terpenuhi dengan baik, mengingat adanya dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan para karyawan perusahaan tekstil tersebut.
Dalam konteks kepailitan PT Sritex, Obon menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan mengoperasikan kembali perusahaan tersebut di bawah manajemen baru. “Para mantan karyawan PT Sritex akan dipekerjakan di perusahaan yang baru tersebut. Kami telah bertemu langsung dengan para mantan karyawan dan mereka antusias untuk bekerja kembali di perusahaan baru,” tuturnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi para pekerja yang terdampak oleh kepailitan perusahaan.
DPR juga mencermati potensi adanya aksi demonstrasi dari mantan pekerja Sritex yang merasa tidak puas dengan situasi saat ini. Obon menyerukan kepada semua pihak untuk berjuang bersama dalam memastikan pemenuhan hak karyawan berjalan dengan baik dan menghindari provokasi atau informasi bohong yang hanya akan memperburuk situasi. “Mari kita bersama-sama memastikan hak-hak karyawan PT Sritex dipenuhi. Jangan biarkan provokasi merusak usaha kita,” tegasnya.
Dalam upaya mendukung pekerja, pemerintah dan DPR RI telah memberikan perhatian yang serius terhadap isu-isu ketenagakerjaan, khususnya di sektor industri seperti PT Sritex yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi lokal. Pemenuhan hak-hak pekerja tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan.
Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat menciptakan suatu lingkungan kerja yang lebih baik, di mana hak-hak pekerja dilindungi dan dihormati. Melihat semua upaya ini, diharapkan ke depannya para pekerja Sritex dapat merasakan perbaikan signifikan dan kembali berkontribusi secara maksimal dalam perusahaan baru yang akan dioperasikan. Keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, DPR, hingga para pekerja itu sendiri, sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak.
Dengan adanya komitmen yang jelas dari pemerintah dan DPR untuk memenuhi hak pekerja Sritex, diharapkan tercipta sebuah sinergi yang positif dalam menghadapi tantangan yang ada. Ini merupakan langkah penting menuju perbaikan kondisi kerja dan kehidupan bagi para pekerja, serta pemulihan industri tekstil di Indonesia. Sebuah perjalanan panjang memang menanti, namun dengan kerjasama yang baik, semua tantangan tersebut dapat diatasi.
