Pembangunan infrastruktur di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar setelah pemerintah mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dari total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipatok sebesar Rp 110,95 triliun untuk tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa setelah pemangkasan tersebut, sisa total pagu anggaran yang tersedia untuk kementeriannya adalah sebesar Rp 29,57 triliun. Dalam konteks ini, dampak dari pemangkasan anggaran tersebut mengarah pada kemungkinan tertundanya 21 proyek infrastruktur yang mencakup konektivitas, sumber daya air, dan pengembangan kawasan pemukiman.
Pemotongan anggaran ini tidak hanya berdampak pada proyek yang sedang berjalan tetapi juga berpotensi menghambat rencana pembangunan infrastruktur untuk masa depan. Di sektor Sumber Daya Air, pemangkasan mencapai Rp 27,72 triliun yang berdampak pada pembangunan 14 bendungan, termasuk revitalisasi danau, penciptaan bangunan pengarah rukoh, serta upaya pengendalian banjir. Hal ini menunjukkan bahwa sektor yang paling vulnerabel terhadap anggaran terbatas adalah sektor yang berhubungan langsung dengan kelestarian dan pengelolaan sumber daya air.
Dody menjelaskan bahwa Ditjen Cipta Karya di Kementerian PU juga mengalami pemangkasan sebesar Rp 7,75 triliun. Di sisi lain, sektor Prasarana Strategis terlihat lebih menderita, dengan pemangkasan mencapai Rp 20,69 triliun yang mencakup anggaran untuk pendidikan, pembangunan, dan rehabilitasi 9.300 unit sekolah serta infrastruktur pendukung lainnya.
Pandemi dan dampak ekonomi yang berkelanjutan juga menjadi faktor utama dalam pengetatan anggaran ini. Sejumlah proyek yang memiliki potensi untuk meningkatkan konektivitas dan lapangan pekerjaan kini menghadapi ketidakpastian karena keterbatasan dana. Proyek besar, termasuk rehabilitasi jaringan irigasi yang menyasar 38.550 hektare dan operasional infrastruktur program P3TGAI di 12.000 lokasi, terancam tertunda.
Beberapa proyek yang direncanakan di Sektor Cipta Karya, yang mencakup pembangunan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, serta program penataan lingkungan di berbagai kawasan, akan mengalami pengurangan. Selain itu, proyek pengembangan kawasan wisata juga akan terdampak, dengan investasi yang dipangkas secara signifikan.
Di sektor prasarana, pembangunan jalan sepanjang 57 km dan peningkatan kapasitas jalan 1.102 km juga dapat terpengaruh, mengingat anggaran untuk pembangunan flyover, jembatan, dan penanganan infrastruktur lainnya juga berkurang drastis. Dengan situasi ini, cita-cita untuk meningkatkan kualitas jalan dan fasilitas lalu lintas di seluruh Indonesia menjadi lebih sulit untuk dicapai.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di berbagai kalangan, terutama dari pihak-pihak yang mengandalkan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dan stakeholder terkait berharap pemerintah segera mengatasi masalah ini, agar pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi tetap berjalan meski dalam kondisi anggaran yang ketat.
Dengan pemangkasan yang signifikan ini, pemerintah dituntut untuk melakukan prioritas yang tepat dalam penggunaan anggaran agar proyek-proyek strategis tidak sepenuhnya terhenti. Dody menekankan pentingnya efisiensi dalam hibah anggaran, sekaligus berupaya menemukan solusi inovatif untuk memaksimalkan hasil dari anggaran yang terbatas. Sebagai langkah lanjutan, harapan ada penyesuaian yang mampu memberikan ruang lebih bagi proyek-proyek yang mendesak agar tetap dapat dilaksanakan demi kesejahteraan bangsa.
