New York, Octopus – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, baru-baru ini mengungkapkan bahwa PBB sedang menghadapi masalah keuangan yang serius akibat keterlambatan kontribusi dari negara-negara anggotanya. “Selama tujuh tahun terakhir, PBB mengalami krisis likuiditas yang semakin memburuk, karena banyak negara belum membayar kontribusi mereka secara penuh dan tepat waktu,” kata Guterres dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (12/3/2025).
Saat ini, hanya 75 dari 193 negara anggota PBB yang telah memenuhi kewajiban keuangan mereka untuk tahun 2025. Hal ini berimbas pada anggaran PBB yang menunggak lebih dari US$ 2,8 miliar, dengan sekitar US$ 1,5 miliar di antaranya merupakan utang dari Amerika Serikat. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pemimpin global mengenai dampak dari defisit anggaran terhadap program-program kemanusiaan yang didanai oleh PBB.
Guterres menekankan bahwa krisis anggaran ini terjadi di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. "Ini adalah masa yang penuh ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti: PBB belum pernah begitu dibutuhkan seperti sekarang. Anggaran PBB bukan sekadar angka, tetapi berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup jutaan orang di seluruh dunia," tegasnya. Dalam konteks ini, Guterres mencatat bahwa anggaran PBB tidak hanya berfungsi untuk menjalankan organisasi, tetapi juga untuk mendukung berbagai upaya bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia.
Salah satu faktor yang memperparah krisis ini adalah kebijakan terbaru pemerintah Amerika Serikat yang menghentikan hampir semua bantuan kemanusiaan asing, termasuk dana untuk program-program PBB. Kekhawatiran terhadap pengurangan kontribusi keuangan dari AS juga meningkat, terutama mengingat latar belakang pemerintahan sebelumnya yang telah menarik diri dari beberapa badan PBB. Pada Februari 2025, mantan Presiden AS, Donald Trump, telah mengumumkan peninjauan ulang terhadap pendanaan organisasi tersebut dan menarik AS dari program-program tertentu.
Berikut adalah beberapa fakta penting terkait krisis anggaran PBB:
- Jumlah Negara Anggota: Dari 193 negara anggota PBB, hanya 75 yang memenuhi kewajiban keuangan mereka.
- Total Utang: PBB saat ini mengalami utang lebih dari US$ 2,8 miliar, di mana AS menyumbang US$ 1,5 miliar dari total tersebut.
- Dampak Kebijakan AS: Pengurangan bantuan kemanusiaan asing yang dilakukan oleh pemerintah AS dapat memengaruhi berbagai program PBB.
- Kebutuhan Global: Krisis anggaran ini berimplikasi pada situasi kemanusiaan global yang semakin memburuk, di mana jutaan orang bergantung pada bantuan internasional.
Banyak pakar dan pemangku kepentingan yang mengkhawatirkan masa depan PBB dalam situasi seperti ini, terutama jika negara-negara anggota tidak memenuhi kewajiban keuangan mereka. Terlebih lagi, kontribusi dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat sangat penting untuk kelangsungan anggaran PBB.
Krisis ini menegaskan pentingnya solidaritas dan komitmen negara-negara anggota untuk mendukung operasional PBB, yang dalam banyak hal berfungsi sebagai payung bagi berbagai inisiatif kemanusiaan dan pembangunan di seluruh dunia. Memastikan PBB tetap berfungsi secara efisien adalah kunci untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk perubahan iklim, konflik bersenjata, dan krisis kemanusiaan yang terus menerus berlangsung.
Dengan beragam tantangan yang dihadapi, Guterres mengingatkan bahwa saat ini lebih dari sebelumnya, dukungan finansial yang konsisten dari negara anggota sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasi PBB dalam memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan di seluruh dunia.
